Panglima Hukum Pemerintahan Jokowi

JIKA ditanya apa yang paling menantang soal Politik, Hukum, dan Keamanan di era Pemerintahan Jokowi?

Respons atas semua tindakan, ucapan, dan perbuatan persoalan ini, dijawab oleh Mahfud MD.

Kok Bisa?

Masih ingat soal rumah Ibunda Mahfud MD di Madura, Jawa Timur digeruduk Simpatisan Ormas FPI, akhir 2020 lalu?

Atau ancaman pidana bagi pengemplang pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menuai serangan balik berupa gugatan hukum?

Mahfud dan Jenderal Bintang 4

Dua di antara ekses dari tindak-tanduk Menko Polhukam Mahfud MD, terjadi.

Memang langkah yang dilakukan Profesor Hukum Tata Negara ini banyak yang tak mengira.

Menjadi Panglima Politik, Hukum, dan Keamanan di era pemerintahan Jokowi, sebenarnya adalah bukan pilihannya. Lalu apa yang dikehendakinya?

Ia sempat menjadi calon Wapres terkuat Jokowi 2019, bukan? Bahkan sudah menunggu beberapa ratus meter dari tempat pengumuman, lalu gagal total!

Program AIMAN yang tayang di KompasTV berkesempatan untuk mewawancarainya seharian, mengikuti kegiatan yang padat, dan berbincang di sela-sela kerjanya yang hanya memiliki jeda 10 menitan.

Saya harus pandai-pandai "menculiknya" di tengah jeda tersebut!

Saya berada di kantor Kemenko Polhukam pagi hari sekitar pukul 7, sebelum Pak Menteri tiba. Sesaat setelah tiba, saya langsung mewawancarainya.

Anda sadar atau tidak, sosok yang duduk di Menkolhukam selalu Jenderal senior penuh bintang 4.

Sebelumnya ada Jenderal (Purn) Wiranto, lalu mundur ke belakang ada Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, pernah pula Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, bahkan hingga Presiden ke-6 RI Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, pernah menduduki jabatan Menko Polkam atau saat sejak Presiden SBY menjabat berubah menjadi Menko Polhukam.

Saya sempat mewawancarai Mahfud, sesaat setelah ia lengser dari Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2013 lalu, saat perjalanannya ke Temanggung, Jawa Tengah hingga Yogyakarta.