Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Megawati Kritik Jokowi soal Harga Cabai dan Minyak Goreng

Kompas.com - 10/01/2022, 12:16 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Joko Widodo terkait harga cabai dan minyak goreng.

Kritik disampaikan Megawati dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI-P ke-49, Senin (10/1/2022).

“Pak Jokowi, bayangkan, saya sering lihat tho, kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian (tinggi), aneh menurut saya, kok klasik amat ya,” sebut Megawati.

Baca juga: Hut Ke-49 PDI-P, Cerita Megawati Saat Orang Ragu Menyapanya di Era Orde Baru

“76 tahun (Indonesia) merdeka lho, masa begitu aja (masalahnya) dimana salahnya? ini untuk kritik,” sambungnya.

Mega mengatakan, saat menjabat sebagai Anggota DPR, ia kerap berdiskusi langsung dengan petani ketika harga bahan pangan melambung tinggi.

“Saya juga mengkritik ketika di DPR itu makanan saya setiap hari. Tahu-tahu saya saya mesti kemana itu karena petani minta Ibu Mega datang karena kok kenapa harga bawang akan jatuh,” ceritanya.

Adapun Megawati pernah menjabat sebagai Anggota DPR tahun 1987 hingga 1992.

Ia lantas mempertanyakan pada Jokowi, kenapa sampai saat ini harga kebutuhan pokok selalu menjadi masalah.

“Jadi menurut saya itu pengalaman saya. Tapi kok sampai hari ini masih (bermasalah), klasik, sebenarnya ada apa?,” imbuh dia.

Diketahui memasuki 2022, harga cabai, terutama cabai rawit merah dan minyak goreng melambung tinggi.

Harga cabai di DKI Jakarta pekan lalu meningkat dua kali lipat, dari Rp 40.000 hingga Rp 60.000 per kilogram mencapai Rp 130.000 hingga Rp 140.000 per kilogram.

Baca juga: Minta Jokowi Tak Masukkan Hati Soal Sindiran Kodok, Megawati: Saya Berada di Belakangmu

Di Tegal, Jawa Tengah, harga cabai rawit meningkat dari Rp 37.000 hingga Rp 50.000 per kilogram mencapai Rp 90.000 per kilogram.

Sedangkan harga minyak goreng mencapai Rp 18.000 per liter, bahkan bisa lebih dari Rp 20.000 per liter.

Padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) adalah Rp 11.000.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com