Kompas.com - 10/01/2022, 09:40 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 74 persen publik menilai tahun 2022 ini menjadi pertaruhan bagi pemerintah untuk membuktikan kinerjanya. Publik berharap agenda-agenda pemerintah tidak terganggu dengan perhelatan pemilu.

Adapun mayoritas responden, yaitu sebanyak 71,9 persen meyakini 2022 menjadi momentum awal tahun politik dengan dimulainya tahapan Pemilu Serentak 2024.

Berdasarkan survei, kekhawatiran yang paling banyak diungkapkan publik adalah terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Ganjil Genap 13 Ruas Jalan Jakarta Masih Berlaku Januari 2022, Simak Rinciannya

Hampir separuh responden survei, yaitu sebanyak 44,4 persen menyampaikan kekhawatiran soal ini.

Di tengah agenda politik jelang pemilu, publik khawatir perhatian pemerintah dalam menangani pandemi dan dampaknya bisa terganggu.

Selain itu, keamanan dan stabilitas politik dikhawatirkan rentan terganggu. Sebanyak 36,1 persen responden menyampaikan hal ini.

Kemudian, sebanyak 16,8 persen menyatakan kekhawatiran soal keterbelahan sosial yang semakin menguat menjelang pemilu.

Di tengah sejumlah kekhawatiran yang disampaikan responden terkait agenda pemilu yang akan berdampak pada kerja-kerja pemerintah, publik berharap pemerintah tetap fokus bekerja sesuai program kerjanya.

Terkait sejumlah pejabat dari pemerintah yang berpotensi memiliki agenda politik elektoral di pemilu 2024, muncul tiga kelompok responden yang meresponnya berbeda.

Kelompok pertama yaitu, mereka yang berharap pejabat negara tetap fokus bekerja tanpa memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pilpres. Ada 55,2 persen responden yang masuk dalam kelompok ini.

Harapan ini disampaikan tanpa mengurangi hak-hak politik, khususnya kepada pejabat negara yang berpotensi maju di perhelatan Pemilu 2024.

Kelompok kedua terdiri dari 24,5 persen responden yang cenderung tidak terlalu khawatir. Bagi kelompok responden ini, selama tidak melanggar ketentuan undang-undang, bekerja sebagai pejabat negara sekaligus melakukan sosialisasi untuk kepentingan pemilih sah-sah saja.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 2022 Dinilai Jadi Babak Awal Tahun Politik

Sementara itu, kelompok ketiga yang terdiri dari 18,2 persen responden berharap pejabat negara yang punya niat berkontestasi di Pemilu 2024 mengundurkan diri dari jabatannya agar kerja-kerja pemerintah tidak terganggu dengan kepentingan elektoral di pemilihan presiden nanti.

Survei dilakukan Litbang Kompas pada 20-22 Desember 2021. Ada 504 responden dari 34 provinsi yang diwawancara melalui telepon.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen NA Penembak Kucing Diduga Prajurit TNI AL, KSAL: Silakan Proses bila Langgar Hukum

Brigjen NA Penembak Kucing Diduga Prajurit TNI AL, KSAL: Silakan Proses bila Langgar Hukum

Nasional
Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Nasional
KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

Nasional
Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Nasional
UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.