Nasib Riset di Tanah Air Usai Peleburan Puluhan Lembaga ke BRIN

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini menjadi induk lembaga yang membawahi puluhan entitas riset di Indonesia.

BRIN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan direncanakan menjadi "superbody riset" di Tanah Air.

Nama BRIN mendapat sorotan dalam beberapa waktu terakhir lantaran proses peleburan puluhan lembaga riset membuat ratusan peneliti kehilangan pekerjaan mereka.

Mulanya, sorotan terhadap BRIN muncul setelah banyak peneliti muda Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman bersuara melalui media sosial Twitter mengenai nasib mereka.

Peneliti non-ASN dan tanpa gelar S3 di lembaga tersebut dipaksana menyingkir usai peleburan ke BRIN.

Baca juga: Azyumardi Azra: Integrasi LBM Eijkman ke BRIN Malapetaka Riset dan Inovasi

Di bawah BRIN, Eijkman kini berganti nama menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman.

Tak hanya lembaga Eijkman, ratusan ilmuwan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga kehilangan pekerjaan mereka setelah lembaga itu dilebur ke BRIN.

Proses peleburan lembaga riset ke dalam tubuh BRIN pun pada akhirnya membuat banyak pihak bertanya mengenai arah pemerintah dalam mengelola riset dan inovasi di Tanah Air.

Beberapa pihak pun menilai, peleburan lembaga riset ke dalam BRIN serta nasib peneliti di dalamnya yang berstatus sebagai ASN bakal memengaruhi kemajuan riset Indonesia ke depan.

Mustahil muncul riset bermutu

Akademi Ilmu Pengetahuian Indonesia (AIPI) angkat bicara terkait peleburan beberapa lembaga riset ke dalam tubuh BRIN.

Kepala Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro menilai, riset bermutu mustahil muncul apabila para peneliti diperlakukan laiknya pegawai kantor.

Baca juga: BRIN Seolah Pilih Kasih terhadap Lulusan S3, padahal Periset S1 dan S2 Tak Bisa Diremehkan

"Saya selaku AIPI sudah mengingatkan sejak awal, tapi tidak didengar. Seharusnya BRIN bisa berperan koordinasi, tanpa harus melebur lembaga riset yang sudah ada dan bekerja baik seperti (Lembaga Biologi Molekuler) Eijkman," ungkap Satryo dikutip Kompas, Rabu (5/1/2022).

Satryo menambahkan, negara-negara maju yang risetnya bagus, justru melakukan desentralisasi riset alih-alih sentralisasi seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan BRIN-nya.

Desentralisasi ini membuat setiap lembaga riset bisa memiliki kekuatan dan meneliti dengan hasil maksimal.

"Penelitinya ditantang menghasilkan karya terbaik, bukan disatukan dan ditugaskan untuk menjadi pegawai," sebut Sateyo.

"Bahkan, sekarang lembaga riset yang sudah punya DNA sebagai lembaga riset seperti Eijkman, tiba-tiba dilebur. Tidak mungkin ada riset yang berkualitas kalau peneliti diperlakukan jadi pegawai kantor, harus patuh semua," kata dia.

Baca juga: Pernah Dapat Tanda Kehormatan dari Jokowi, Nakhoda KR Baruna Jaya “Ditendang” BRIN Usai Pengabdian 19 Tahun

Disebut jadi malapetaka riset

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyebut peleburan lembaga penelitian nonkementerian (LPNK) ke BRIN sebagai malapetaka bagi riset dan inovasi tanah air.

"Penciptaan BRIN yang mengintegerasikan, melikuidasi berbagai LPNK, itu adalah malapateka untuk riset dan inovasi Indonesia," kata Azyumardi dalam diskusi daring yang diselenggarakan Narasi Institute, Jumat (7/1/2022).

Menurut Azyumardi, peleburan LPNK ke BRIN akan menyebabkan dekonstruksi kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing lembaga.

Ia berpendapat, akan lebih tepat jika BRIN hanya menjadi badan yang menjalankan tugas dan fungsi koordinasi sesuai UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

"Saya kira kalau itu saya setuju. Bagus. Tapi kalau mengintegrasikan, maka BRIN bayang-bayangnya lebih panjang dari badannya. Artinya, kapasitas dia tidak memadai untuk menangani semua ini," tuturnya.

Baca juga: Tak Ada Surat, Lisan Begitu Saja dari BRIN, Tanggal 1 Harus Hengkang Semuanya

Nasib peneliti yang terkatung-katung

Terkait dengan nasib para peneliti, untuk para peneliti Eijkman, pemerintah menawarkan lima opsi untuk mereka yang ingin tetap bekerja di lembaga tersebut.

Pertama, berstatus ASN.

Kedua, mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021 jika periset honorer masih berusia 40 tahun dan telah lulus S3.

Ketiga, jika di atas 40 tahun, meski sudah lulus S3, periset honorer hanya bisa mengikuti penerimaan ASN jalur PPPK 2021.

Keempat, periset honorer non-S3 melanjutkan studi dengan skema by-research dan research assistantship (RA).

Kelima, honorer non-periset akan diambil alih RSCM sekaligus mengikuti rencana pengalihan Gedung LBME ke RSCM sesuai permintaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memang memiliki aset tersebut sejak awal.

Seorang eks ilmuwan LBM Eijkman non-ASN dan non-S3 yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan bahwa opsi-opsi itu bukan solusi bagi peneliti.

Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengapresiasi sumbangsih mereka selama ini.

"Itu take it or leave it. Kesannya, kalau tidak bisa ikut seperti ini, ya silakan pindah," kata dia kepada Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Ironi Ilmuwan Pasca-peleburan BRIN: Yang Mengabdi, yang Terpaksa Angkat Kaki...

Menurut pria yang telah mengabdikan waktu 10 tahun di LBM Eijkman itu, hanya satu yang paling masuk akal dari 5 opsi yang disediakan yaitu opsi keempat, yakni mereka perlu melanjutkan studi S3.

Namun, opsi tersebut juga hampir mustahil dipenuhi.

"Itu Oktober mereka bilang (ada opsi itu), tapi Desember sudah harus ada LOA (letter of acceptance -- surat tanda diterima) dari universitas tujuan," kata dia.

"Untuk S3 itu kan banyak pertimbangan, mulai dari keluarga, finansial, komitmen terhadap rencana penelitian, lalu juga harus mendesain penelitian, mencari supervisor. Dua bulan memenuhi itu berat sekali."

Sementara itu, beberapa ilmuwan BPPT pun memilih untuk mengadukan nasib mereka ke Komnas HAM.

Paguyuban Pegawai Pemerintah Non-PNS (PPNPN) BPPT mencatat, ada ratusan tenaga yang dipaksa hengkang oleh BRInd ari tiga balai di BPPT.

Baca juga: Lembaga Eijkman Diprediksi Melemah Usai Peleburan ke BRIN

Sekretaris Paguyuban Rudi Jaya menyebut bahwa ratusan ilmuwan BPPT yang bernasib serupa dengan mereka tidak menuntut pesangon, tetapi hanya dikaryakan kembali.

Terlebih lagi, mayoritas dari mereka usianya sudah terkuras lantaran mengabdi belasan tahun di sana, sebelum terpaksa angkat kaki secara tiba-tiba dan sepihak akibat keberadaan BRIN.

"Ketika terjadi pemutusan kerja, kami bingung sekarang mau seperti apa. Karena sekarang mau usaha juga dalam masa pandemi. Kami mau kerja lagi juga mentok di umur," ucap Rudi kepada wartawan di kantor Komnas HAM.

"Tuntutan kami tidak terlalu besar. Kami hanya menuntut belas kasihan dari para pimpinan kami, karena dalam masa seperti ini (pandemi Covid-19), tanggung jawab kami sebagai tulang punggung keluarga kan berat sekali. Pilihan kami hanya meminta untuk dipekerjakan kembali," lanjutnya.