Kompas.com - 07/01/2022, 07:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur kian dikebut.

Terbaru, Presiden Joko Widodo telah menyetujui desain kompleks Istana Negara yang akan dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (3/1/2022).

Kabar persetujuan itu pun dibagikan langsung oleh perancang Istana Negara IKN, Nyoman Nuarta. Menurut Nyoman, desain yang dirancang sudah final.

"Iya betul, disetujui pada Senin. Kami godok desainnya selama dua tahun, selama pandemi Covid-19," kata Nyoman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/1/2022).

Desain disebut megah dan modern

Bersamaan dengan itu, banyak pujian dari warganet akan desain Istana Negara IKN baru yang dibuat oleh Nyoman.

Pada akun Instagram Nyoman @nyoman_nuarta, mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya memuji desain Istana Negara itu yang dinilainya sangat megah dan modern.

Baca juga: Tak Hanya Istana, Nyoman Nuarta Diminta Merancang Masterplan Kebun Raya IKN

"Sangat megah. Desain yang modern dan fungsional yang berangkat dari nilai-nilai lokal. Kita, rakyat Indonesia pasti akan bangga ketika IKN ini terwujud nantinya. Bangga punya seniman seperti Pak Nyoman Nuarta," kata Tantowi melalui akun Instagram pribadinya @tantowiyahyaofficial.

Luas Istana IKN bertambah

Beralih ke Nyoman, diungkapkan bahwa pada awalnya, kompleks Istana Negara yang baru akan dibangun pada lahan seluas 55 hektar.

Namun, Presiden Jokowi meminta agar luasnya ditambah untuk mengakomodasi botanical garden yang lebih besar.

"Sekarang di gambar (desain) luasnya 55 hektar, tetapi hasil pertemuan kemarin Pak Presiden ingin hutannya, yang dibuat kebun raya itu diperluas," ujar Nyoman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/1/2022).

"Akhirnya disetujui luas menjadi 100 hektar. Jadi nambah 50 hektar lagi. Presiden ingin agar di bagian kiri, kanan, dan depan nanti dibuat untuk hutan hijau," ucap dia.

Baca juga: Istana Negara IKN Dipastikan Tetap Sejuk dan Hemat Energi

Pohon eukaliptus bakal ditanam lagi

Nyoman juga mengungkapkan terkait kondisi lingkungan pada bakal calon kompleks Istana Negara baru.

Menurut dia, lokasi yang menjadi tempat pembangunan Istana Negara IKN sebelumnya adalah hutan produksi.

Hutan itu ditanami pohon eukaliptus sebagai pendukung produksi kertas. Namun, akibat proyek pembangunan IKN, kondisi hutan pohon eukaliptus akan menjdi gundul.

"Sehingga harus ditanami lagi. Nanti kalau bisa pohon eukaliptus jangan dihilangkan," harapnya.

RUU IKN ditargetkan rampung Januari 2022

Selain desain Istana Negara IKN baru yang disetujui Jokowi, proses pemindahan IKN juga perlu dibarengi dengan rampungnya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN bahkan menargetkan RUU tersebut disahkan menjadi UU paling lambat akhir Januari 2022.

Baca juga: Cerita soal Desain Istana Negara Baru, Nyoman Nuarta Bilang Presiden Jokowi Minta Botanical Garden-nya Diperluas

"RUU IKN ini ditargetkan sudah bisa selesai dan diketuk dalam rapat paripurna pada pertengahan atau akhir bulan Januari 2022," kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Junimart Girsang saat dihubungi, Kamis.

Junimart menyebut bahwa proses pembahasan RUU IKN kini sudah memasuki pembahasan oleh tim perumus (timus) dan akan dilanjutkan ke tim sinkronisasi (timsin).

Timus juga sudah mengagendakan rapat untuk merumuskan materi RUU IKN pada Kamis kemarin.

Selain itu, Junimart mengatakan bahwa Pansus RUU IKN juga menjadwalkan kunjungan kerja ke daerah calon ibu kota di Kalimantan Timur pada 9 dan 10 Januari 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Nasional
Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Nasional
Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

Nasional
Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Nasional
Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.