Ditanya soal Nasib RUU Perampasan Aset, Menkumham Sebut RUU IKN Lebih Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah bakal memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Hal tersebut disampaikannya setelah ditanya soal tindak lanjut RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang tak kunjung diselesaikan, padahal Presiden Joko Widodo meminta percepatan.

"Prioritas kami akan lebih dulu mendahulukan RUU IKN," kata Yasonna di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Yasonna melanjutkan, setelah itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk kemudian memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Yasonna: RUU Perampasan Aset Bakal Masuk Perubahan Prolegnas Prioritas 2022

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pemerintah dan DPR juga telah menyepakati akan membawa RUU Perampasan Aset masuk dalam perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

"Karena Prolegnas kan akan selalu kita revisi. Selesai ini nanti, kami sudah sepakat dengan Baleg akan terus mengevaluasi, dan nanti sesudah selesai, pastilah," imbuh dia.

Dirinya mengaku sudah berkomunikasi dengan Baleg DPR untuk menyepakati RUU itu masuk dalam rencana perubahan Prolegnas Prioritas 2022.

"Saya sudah dapat informasi dan berbicara dengan teman teman di DPR, tentang hal ini akan jadi kesepakatan kami di perubahan prioritas nasional berikutnya," jelasnya.

Di sisi lain, Yasonna berdalih bahwa keputusan untuk memprioritaskan terlebih dahulu RUU lainnya ketimbang RUU Perampasan Aset juga untuk mengikuti suara rakyat.

Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah memprioritaskan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk dapat segera disahkan.

"Kadang-kadang kan kita membuat Prolegnas itu, orang menilai, ah ini tidak masuk akal. Jadi kami harus buat prioritas yg betul-betul dapat di-carry out dapat dilaksanakan. Karena ada tiga hal di samping usulan lain dari DPR, termasuk RUU TPKS itu akan menjadi desakan desakan yang harus kami lakukan," pungkasnya.

Baca juga: PPATK: RUU Perampasan Aset Solusi Cegah dan Berantas Pencucian Uang

Diketahui, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tampaknya belum menjadi prioritas bagi DPR dan pemerintah untuk segera disahkan.

Padahal, RUU ini dinilai dapat mengatasi kekosongan terkait penanganan hasil tindak pidana dan menyelamatkan aset negara dari tindak pidana korupsi.

Hal ini terjadi karena RUU Perampasan Aset gagal masuk Prolegnas Prioritas 2022 yang ditetapkan DPR bersama pemerintah dalam rapat Baleg, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/12/2021).

Sementara itu, Presiden Jokowi mendorong agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana segera ditetapkan sebagai undang-undang. Ia ingin penyusunan RUU tersebut rampung pada 2022.