Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, KPK Tangkap 1 Orang Lagi

Kompas.com - 06/01/2022, 15:28 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap satu orang yang diduga terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/1/2022).

“Benar, tadi siang satu orang diamankan. Jadi jumlah total saat ini bertambah, 13 orang yang diamankan,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (6/1/2022).

Adapun dalam giat tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi, dan pihak swasta.

Baca juga: Deretan Kontroversi Rahmat Effendi Selama Menjabat Wali Kota Bekasi

Operasi tangkap tangan di Bekasi tersebut diduga terkait dengan dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang-jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Rahmat Effendi tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pukul 22.51 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Rahmat tiba di Gedung KPK dengan didampingi sejumlah tim KPK dan dikawal pihak kepolisian.

Ia turun dari mobil Innova silver mengenakan baju hijau lengan panjang dilapisi rombi biru dan masker putih.

Saat berjalan memasuki Gedung Merah Putih KPK, Rahmat tak mau berkomentar.

Baca juga: Rahmat Effendi Ditangkap KPK, Wakil Wali Kota Bekasi: Terakhir Komunikasi Bahas Perda

Adapun KPK mengamankan sejumlah uang dari kegiatan tangkap tangan terhadap Rahmat Effendi.

Terkait OTT tersebut, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Wali Kota Bekasi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Nasional
Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

Nasional
Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com