Kompas.com - 06/01/2022, 14:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat kepolisian tercatat sebagai pelaku utama kekerasan terhadap warga dalam konflik-konflik agraria yang meletus sepanjang 2021 di segala penjuru Indonesia.

Merujuk Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 33 kasus (68 persen) kekerasan terhadap warga di konflik agraria dilakukan oleh polisi.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut bahwa jumlah riil konflik di lapangan bisa jadi lebih banyak daripada yang tercatat itu.

"Tindakan-tindakan kekerasan dan diskriminatif yang masih dilakukan aparat kepolisian di wilayah konflik agraria dan/atau dalam merespon situasi agraria di lapangan harusnya menjadi peringatan bagi Presiden untuk memberikan catatan khusus bagi Kapolri saat ini," tulis KPA dalam Catatan Akhir Tahun 2021, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: KPA: Pemberantasan Mafia Tanah Hanya Entertainment, Penjahat Kelas Kakap Tak Tersentuh

"Sebab pada akhir tahun 2020, Kapolri sebelumnya telah dipanggil ke Istana dan diinstruksikan Presiden untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap petani di wilayah konflik dan di lokasi-lokasi prioritas reforma agraria," sambungnya.

Pelaku kekerasan terbanyak berikutnya adalah preman (11), tentara (3), dan aparat Satpol PP (2).

Catatan ini ironis karena pada awal 2021, Kapolri sebelumnya, Idham Azis telah mengirimkan telegram No. ST/41/I/Ops.2/2021 kepada seluruh kapolda dan kapolres guna mendukung reforma agraria dan ketahanan pangan.

Telegram itu, lanjut Dewi, merupakan tindak lanjut rapat terbatas Presiden dengan organisasi masyarakat sipil terkait penyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria.

Baca juga: Sejauh Mana Progres 9 Juta Hektar Lahan Objek Reforma Agraria?

KPA meminta Presiden Jokowi agar tidak lupa tentang jaminan perlindungan dan penghentian kekerasan dalam menangani konflik-konflik agraria yang merebak di lapangan.

"Lebih-lebih pada tahun 2021 kepolisian merupakan institusi yang tergabung dalam Tim Percepatan Penyelesiaan Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria melalui SK No.1B/T/2021 yang ditandatangani Kepala Staf Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko," tulis KPA.

Catatan KPA menunjukkan bahwa jumlah konflik agraria tahun 2021 seluas setengah juta hektar.

Dewi menambahkan, sepanjang tahun lalu, jumlah konflik agraria di Indonesia menurun namun korbannya semakin banyak.

Dibanding tahun 2020 yang berjumlah 135.337 KK, korban konflik agraria pada 2021 menjadi 198.859 KK.

"Situasi ini menandakan bahwa konflik agraria semakin menyasar area-area dimana masyarakat bermukim, wilayah padat penduduk dan wilayah di mana masyarakat telah menguasai, mengusahakan dan mengelola tanah," jelas Dewi.

Baca juga: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Sektor perkebunan, infrastruktur, dan tambang, jadi biang keladi di balik konflik-konflik agraria sepanjang 2021.

Dari sektor-sektor itu, percepatan proyek strategis nasional (PSN) juga ambil bagian.

Sayangnya, Presiden Jokowi justru seperti menggelar karpet merah bagi penggusuran besar-besaran ini, dengan memerintahkan Polri mengawal investasi dan mengancam pecat polisi yang gagal melaksanakannya.

"Kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi agar setiap investasi betul-betul direalisasikan," ucap Jokowi, awal Desember 2021

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Nasional
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Nasional
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Nasional
AHY Disebut Kerahkan 'Petarungnya' untuk Dukung Anies Baswedan

AHY Disebut Kerahkan "Petarungnya" untuk Dukung Anies Baswedan

Nasional
Sosok Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Sosok Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Nasional
Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Nasional
Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Nasional
Terbit Rencana Perangin-angin Minta Hakim Buka Blokir Rekening Pribadi dan Perusahaannya

Terbit Rencana Perangin-angin Minta Hakim Buka Blokir Rekening Pribadi dan Perusahaannya

Nasional
Susi Pudjiastuti: Mantan Pejabat Diperiksa Kasus Korupsi Itu Biasa

Susi Pudjiastuti: Mantan Pejabat Diperiksa Kasus Korupsi Itu Biasa

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Disebut Usung Prabowo-Muhaimin: Tinggal Tunggu Hari Baik

Koalisi Gerindra-PKB Disebut Usung Prabowo-Muhaimin: Tinggal Tunggu Hari Baik

Nasional
KPK Amankan Uang 100.000 Dollar Singapura dari Penggeledahan Kasus Suap HGU Kanwil BPN Riau

KPK Amankan Uang 100.000 Dollar Singapura dari Penggeledahan Kasus Suap HGU Kanwil BPN Riau

Nasional
KPK Geledah Rumah dan Kantor Perusahaan Terkait Suap Pengurusan HGU Kanwil BPN Riau

KPK Geledah Rumah dan Kantor Perusahaan Terkait Suap Pengurusan HGU Kanwil BPN Riau

Nasional
Temui AHY, Anies: Memperkuat Komitmen Bersama Kita

Temui AHY, Anies: Memperkuat Komitmen Bersama Kita

Nasional
Koalisi Segera Terbentuk, Demokrat Sebut Miliki Kesamaan Tujuan dengan Nasdem-PKS

Koalisi Segera Terbentuk, Demokrat Sebut Miliki Kesamaan Tujuan dengan Nasdem-PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.