Kompas.com - 05/01/2022, 13:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 27 diaspora Indonesia ikut menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi.

Para diaspora Indonesia itu antara lain, Tata Kesantra beralamat di New York, Sri Mulyanti Masri beralamat di Amerika Serikat, Rahmatiah beralamat di Perancis, Deddy Heyder Sungkar beralamat di Belanda, dan Karina Ratana Kanya beralamat di Singapura.

Mereka yang diwakili advokat dan konsultan hukum dari Refly Harun & Partners dan Indrayana Centre for Government Constitution and Society (Integrity) Law Firm itu mengajukan gugatan agar ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu dihapus.

Baca juga: ASN dari Jakarta Gugat Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen ke MK

Gugatan tercatat di laman MK dengan Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 pada 31 Desember 2021.

"Memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi petitum dalam permohonan tersebut, dikutip Kompas.com, Rabu (5/1/2022).

Para pemohon berpendapat Pasal 222 melanggar ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 karena telah mengakibatkan para pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon presiden dan wakil presiden yang dihasilkan partai politik peserta dalam pemilu.

Selain itu, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dianggap potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan.

Baca juga: Bakal Ajukan Gugatan Soal Presidential Threshold ke MK, Partai Ummat Gaungkan Salam 0 Persen

Kemudian, dalam permohonannya, mereka juga mengutip berbagai pendapat sejumlah politisi dan pakar hukum untuk mendukung argumen mereka.

Salah satunya, mereka menyitir pernyataan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang menilai bahwa sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditiadakan.

Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon presiden dan wakil presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Nasional
KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

Nasional
Politisi Golkar Kenang Fahmi Idris: Panutan, Gigih, Sering Beri Semangat

Politisi Golkar Kenang Fahmi Idris: Panutan, Gigih, Sering Beri Semangat

Nasional
Pelayat dan Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Achmad Yurianto

Pelayat dan Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Achmad Yurianto

Nasional
Selamat Jalan Pengabar Wabah, Penuntas H2C (Harap-harap Cemas)

Selamat Jalan Pengabar Wabah, Penuntas H2C (Harap-harap Cemas)

Nasional
Achmad Yurianto di Mata Keluarga: Tegas, Peduli, Tak Pernah Mengeluh Sakit

Achmad Yurianto di Mata Keluarga: Tegas, Peduli, Tak Pernah Mengeluh Sakit

Nasional
Jenazah Fahmi Idris Tiba di Rumah Duka, Disambut Isak Tangis, Dilayat Mendag hingga Kepala BNPT

Jenazah Fahmi Idris Tiba di Rumah Duka, Disambut Isak Tangis, Dilayat Mendag hingga Kepala BNPT

Nasional
Kenangan Muhadjir Effendy: Achmad Yurianto Selalu Ceria, Tak Kelihatan Sedang Sakit Parah

Kenangan Muhadjir Effendy: Achmad Yurianto Selalu Ceria, Tak Kelihatan Sedang Sakit Parah

Nasional
Jenazah Fahmi Idris Akan Dimakamkan Hari Ini di TPU Tanah Kusir

Jenazah Fahmi Idris Akan Dimakamkan Hari Ini di TPU Tanah Kusir

Nasional
Profil Fahmi Idris, Mantan Aktivis yang Jadi Pengusaha hingga Menteri

Profil Fahmi Idris, Mantan Aktivis yang Jadi Pengusaha hingga Menteri

Nasional
Dinantikan: Sayembara Desain Sosial IKN Nusantara

Dinantikan: Sayembara Desain Sosial IKN Nusantara

Nasional
Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Meninggal Dunia

Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Meninggal Dunia

Nasional
Menyoal Moral Politik di Tengah Manuver Para Menteri Jelang 2024

Menyoal Moral Politik di Tengah Manuver Para Menteri Jelang 2024

Nasional
Polisi Pelepas 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sehari-hari Bertugas sebagai Staf di Brimob

Polisi Pelepas 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sehari-hari Bertugas sebagai Staf di Brimob

Nasional
Menko PMK: Jika Sudah Endemi, Covid-19 Akan Jadi Penyakit Biasa

Menko PMK: Jika Sudah Endemi, Covid-19 Akan Jadi Penyakit Biasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.