JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah siap membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan DPR.
Yasonna menyebut, ia telah melakukan pembicaraan terkait RUU TPKS itu dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk tindak lanjut tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Baleg, Pemerintah siap untuk membahas bersama DPR. Soalnya ini RUU TPKS adalah usul inisiatif DPR," ujar Yasonna kepada Kompas.com, Rabu (5/1/2021).
Baca juga: Instruksi Jokowi dan Jalan Terjal RUU TPKS yang Sudah 6 Tahun Jalan di Tempat
Yasonna menjelaskan, belum dibahasnya RUU TPKS itu disebabkan adanya ganjalan dari pihak DPR. Sehingga, RUU tersebut belum dibawa ke rapat paripurna.
Menkumham pun berharap, masa sidang yang akan datang RUU TPKS itu bisa segera dibahas oleh Pemerintah dan DPR untuk segera disahkan.
"Mengingat urgensi dari RUU tersebut, kita harapkan dalam masa sidang yang akan datang sudah disahkan DPR dan dikirim ke Presiden," ucap Yasonna.
"Agar Presiden mengeluarkan Surpres (surat presiden) menunjuk Menteri mewakili Presiden untuk membahas RUU tersebut bersama DPR," tutut dia.
Baca juga: Arahan Lengkap Jokowi soal Percepatan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Presiden Joko Widodo mengharapkan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa segera disahkan.
Menurutnya, keberadaan aturan hukum ini ke depannya penting dalam memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual.
"Saya berharap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat segera disahkan," ujar Jokowi dalam keterangan video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/1/2022) sore.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.