Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung PTM 100 Persen, Ketua Komisi X: "Learning Loss" Bukan Lagi Ancaman, tapi...

Kompas.com - 04/01/2022, 08:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Saiful Huda mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen pada Januari 2022 ini.

Huda berpandangan, PTM mesti dilaksanakan karena situasi pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi mengkhawatirkan selama dua tahun masa pandemi Covid-19.

"Learning loss bukan lagi sebuah ancaman, melainkan kondisi yang hari-hari ini kita hadapi," kata Huda dalam keterangan tertulis, Senin (3/1/2022).

Huda menuturkan, survei yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek menggambarkan bahwa peserta didik mengalami kemunduran kapasitas jika dilihat dari tingkat sekolah mereka.

Ia mencontohkan, kemampuan literasi murid kelas 1 sekolah dasar (SD) sebelum pandemi berada di angka 129 poin, tetapi kini turun drastis ke 77 poin.

Baca juga: PTM 100 Persen, Dilema antara Pendidikan dan Kesehatan di Tengah Ancaman Omicron

Begitu pula kemampuan numerasi murid kelas 1 SD yang turun dari 78 poin sebelum pandemi menjadi 34 poin saat ini.

"Fenomena kemunduran kemampuan ini terjadi hampir di semua level sekolah dan hampir di semua jenjang pendidikan. Bagi kami situasi ini tidak bisa terus dibiarkan terus menerus terjadi," ujar Huda.

Menurut Huda, berbagai model pendidikan yang diterapkan selama masa pandemi seperti pembelajaran jarak jauh serta sistem hibrida dalam 5-6 bulan terakhir belum sepenuhnya efektif.

Sebab, ada banyak kekurangan yang membuat proses pembelajaran terhambat, antara lain sarana prasarana yang tidak memadai, beban kurikulum yang tidak kompatibel, serta kultur belajar yang belum terbentuk.

"Muaranya adalah terjadinya learning loss. Di sinilah menurut kami PTM masih satu-satunya model pembelajaran paling efektif untuk level dasar dan menengah," kata dia.

Baca juga: Ketika Pemprov DKI Percaya Diri Gelar PTM 100 Persen di Bawah Bayang-bayang Omicron

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu pun meyakini kebijakan Kemendikbud Ristek tersebut merupakan hasil dari kajian matang dari sisi akademis dan kesehatan.

Huda menilai, kondisi penanganan pandemi di Indonesia relatif melandai dengan tingkat vaksinasi yang terus meningkat hari ke hari, meski memang ada ancaman varian baru Omicron.

Untuk itu, ia mengingatkan agar protokol kesehatan harus tetap diterapkan selama PTM 100 persen dilaksanakan.

"Kami merasa bahwa protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Pemakaian masker, cuci tangan, dan menjaga jarak harus tetap dilaksanakan di tiap satuan penyelenggara pendidikan," ujar Huda.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Ristek, Jumeri, mengatakan sekitar 99 persen sekolah di Indonesia sudah bisa melakukan PTM terbatas.

Baca juga: Ketua DPR Minta PTM 100 Persen Dievaluasi: Pertimbangkan Masukan Ahli

Sementara, terdapat sekitar 59 persen sekolah sudah bisa melakukan PTM 100 persen atau dengan kapasitas penuh.

“(Sekitar) 99 persen satuan pendidikan kita sudah bisa PTM, 60 persen di antaranya (bisa) 100 persen PTM,” kata Jumeri dalam “Webinar Penyesuaian Kebijakan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun 2022”, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com