PTM 100 Persen, Dilema antara Pendidikan dan Kesehatan di Tengah Ancaman Omicron

Ketua Komisi X DPR Saiful Huda mendukung kebijakan Kemendikbud Ristek tersebut. Ia meyakini, kebijakan itu diambil melalui hasil kajian matang dari sisi akademis maupun kesehatan.

Menurut dia, situasi pendidikan di Indonesia selama masa pandemi berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

"Learning loss bukan lagi sebuah ancaman, melainkan kondisi yang hari-hari ini kita hadapi," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Baca juga: Pedagang Seragam Ketiban Durian Runtuh Saat PTM, Penjualan Melonjak hingga Seribu Persen

Huda menilai, berbagai model pendidikan yang diterapkan selama pandemi seperti PJJ dan sistem hibrida belum sepenuhnya efektif.

Sebab, banyak kekurangan mulai dari sarana prasarana yang tidak memadai, beban kurikulum yang kompatibel, hingga kultur belajar yang belum terbentuk mengakibatkan terhambatnya proses pembelajaran.

"Di sinilah menurut kami PTM masih satu-satunya modal pembelajaran paling efektif untuk level dasar dan menengah," kata Huda.

Diminta Evaluasi

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi PTM 100 persen hingga vaksinasi anak merata.

"Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen mengingat Omicron sedang merebak,” kata Puan dalam siaran pers, Senin.

Politikus PDI-P itu berpandangan, PTM 100 persen masih rentan bagi para murid, khususnya anak usia 6-11 tahun. Sehingga vaksinasi bagi anak usia sekolah mesti dituntaskan sebelum PTM 100 persen dimulai.

Baca juga: IDAI Rekomendasikan Anak di Bawah 6 Tahun Tak Ikut PTM 100 Persen, Ini Respons Pemprov DKI

Ia pun mengingatkan, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah merekomendasikan agar anak yang hendak mengikuti PTM mesti telah divaksinasi dua dosis.

"Lebih baik fokus terhadap percepatan vaksinasi anak, dan tidak terburu-buru melakukan PTM 100 persen. Keselamatan anak-anak harus jadi yang utama," kata Puan.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani pun meminta pemerintah memastikan kelengkapan fasilitas protokol kesehatan di sekolah-sekolah sebelum memberlakukan PTM 100 persen.

Netty mengatakan, kesiapan soal fasilitas protokol kesehatan itu semakin penting di tengah ancaman varian Omicron yang penularannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya.

"Ketersediaan fasilitas prokes ini harus benar-benar dipastikan lengkap. Jangan hanya menunggu laporan dari unit sekolah, tapi harus dicek langsung ke lapangan. Prokes menjadi faktor penentu untuk mengurangi risiko lonjakan dan klaster Covid-19 di sekolah," kata Netty

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta agar pelaksanaan PTM 100 persen dibarengi oleh pengawasan protokol kesehatan secara ketat.

Baca juga: Jakarta Mulai PTM 100 Persen, Pimpinan Komisi X Ingatkan Bahaya Learning Loss

Ia menegaskan, protokol kesehatan tidak boleh hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dalam perjalanan dari dan menuju ke sekolah.

Politikus Partai Golkar itu juga mengusulkan agar pihak sekolah rutin menggelar tes Covid-19 untuk mengetahui kondisi kesehatan para murid.

"Di awal minggu dan akhir minggu pelaksanaan tatap muka ini, dilakukan proses testing, deteksi terhadap semua anak-anak yang hadir, termasuk juga yang mengantar," kata dia.