Kompas.com - 03/01/2022, 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 yang menegaskan perpanjangan status pandemi Covid-19 diperlukan.

Keppres itu menjadi dasar program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masih berjalan.

"Terkait dengan keppres itu menyesuaikan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana diperlukan keppres untuk melanjutkan (penanganan) pandemi Covid-19," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring pada Senin (3/1/2021).

"Dan dari situ pemerintah membuat program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional masih tetap berjalan," lanjutnya.

Baca juga: Data Sebaran Hoaks Sepanjang 2021, Terbanyak soal Pandemi Covid-19

Airlangga menuturkan, anggaran penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 414 triliun terbukti bisa mendorong perekonomian nasional.

Anggaran yang ada juga bisa menjaga koefisien gini, tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja.

Sehingga dengan demikian pemerintah berharap di kuartal keempat pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 4,5 persen sampai 5 persen secara year on year.

"Adalah 3,7 persen sampai dengan 4 persen sehingga dengan demikian masuk di 2022 ini kita bisa mendorong front loading daripada anggaran. Itu salah satu implikasi dari keppres tersebut," ungkap Airlangga.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang status pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Keputusan ini ditetapkan lewat Keppres Nomor 24 Tahun 2021 yang diteken pada 31 Desember 2021.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Nasional
Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Nasional
Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja Penetapan Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja Penetapan Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Nasional
Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.