Daerah Bakal Ibu Kota Baru Banjir, Presiden PKS: Untuk Kepentingan Siapa Kita Pindah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mempertanyakan alasan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Sebab, daerah yang disebut akan menjadi lokasi ibu kota baru justru diberitakan mengalami banjir dalam beberapa waktu terakhir.

"Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir? Pertanyaannya untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara?" kata Syaikhu dalam dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Kamis (30/12/2021).

Ia menekankan, pemerintah semestinya bertanggungjawab menyelesaikan banjir di Jakarta dengan tuntas, bukan malah membiarkan Jakarta tenggelam lalu memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Wanti-wanti Pemerintah Antisipasi Lonjakan Covid-19, PKS: Kisah Pilu Jangan Terulang Kembali

"Tidak bisa pemerintah lari dari tanggung jawabnya menuntaskan masalah di Ibu Kota DKI Jakarta dengan sekadar memindahkan ibu kota sebagai solusi pragmatisnya," ujar Syaikhu.

Di samping itu, Syaikhu juga mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara yang dinilainya seolah-olah menjadi agenda besar yang tidak bisa menunggu waktu lama.

Ia menilai, saat ini agenda pemindahan ibu kota mengalahkan agenda strategis lain seperti pemulihan ekonomi nasional, penanganan pandemi, dan penyehatan fiskal.

"Publik jadi bertanya-tanya: untuk siapa megaproyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek Ibu Kota Baru ini?" kata Syaikhu

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan akan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Negara.

Melansir Antara, 18 Desember 2021, sedikitnya 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, terendam banjir.

Baca juga: Pidato Presiden PKS: Pemindahan Ibu Kota Tak Mendesak, Apa Urgensinya?

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara Nurlaila mengatakan, banjir terjadi pada 17 Desember 2021 akibat hujan dan pasang air laut.

"Banjir terjadi akibat hujan pada pukul 14.00 Wita yang bersamaan dengan pasang tinggi air laut mulai pukul 16.00-18.00 Wita," kata Nurlaila.

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, banjir yang melanda Penajam Paser Utara itu hanya berlangsung singkat.

"Kejadian banjir tersebut berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam, kemudian langsung surut mengikuti turunnya pasang surut air laut," kata Abdul Muhari melalui keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).

Adapun saat ini DPR bersama pemerintah tengah membahas RUU IKN yang akan menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota tersebut.

Ketua Panitia Khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menargetkan, RUU ini dapat disahkan pada awal 2022 mendatang.