Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Minta Pertamina Pertimbangkan 3 Hal Ini Sebelum Hapus Pertalite

Kompas.com - 30/12/2021, 16:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta PT Pertamina (Persero) mempertimbangkan tiga hal sebelum menghapus atau menurunkan peredaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari pasaran.

Pertama, Eddy mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak penghapusan Pertalite terhadap situasi ekonomi masyarakat yang diterpa pandemi Covid-19.

"Kami berharap bahwa Pertamina secara bijak melihat kondisi perekonomian hari ini di mana masyarakat masih belum pulih dari pandemi Covid-19," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Eddy menuturkan, dampak hilangnya Pertalite dari peredaran mesti diperhatikan karena hal itu dapat membebani masyarakat dengan biaya yang lebih tinggi.

Baca juga: Soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Begini Kata Direktur Pertamina

Kedua, Eddy mengingatkan, masih banyak daerah yang hingga kini kesulitan mengakses BBM jenis Pertalite atau Premium, khususnya daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Jangankan Premium, minyak tanah juga masih digunakan, sehingga hal itu harus diperhatikan," kata wakil ketua Komisi VII DPR tersebut.

Ketiga, ia juga mempertanyakan kecukupan suplai BBM jenis Pertamax jika Pertalite ditarik peredarannya.

Eddy tidak menampik bahwa perlu ada pergeseran konsumsi BBM dari yang beroktan rendah ke oktan tinggi karena penggunaan BBM dengan kadar oktan 88 atau setara dengan premium sudah jarang digunakan di banyak negara.

Ia pun menilai, selama dua tahun terakhir pengurangan perederan Premium dari pasaran telah membuahkan hasil yang signifikan tanpa menimbulkan gejolak.

Baca juga: Pertamina Pastikan Pertalite Tetap Dijual Tahun Depan

Namun, ia mengingatkan bahwa BBM Pertalite merupakan produk yang paling banyak dikonsumsi sehingga rencana pengurangannya pun harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal.

"Tetapi 80 persen dari penjualan BBM Pertamina adalah Pertalite, sehingga kami sudah sampaikan kalau akan dilakukan penurinan volume kemudian pengurangan peredaran daripada Pertalite, tentu hal itu harus dikaji beberapa hal," ujar Eddy.

Diberitakan, pemerintah berencana untuk menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite secara bertahap untuk mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan.

Meski demikian, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan, hingga saat ini tidak ada kebijakan penghapusan BBM jenis Pertalite. Artinya, Pertalite masih dipasarkan dan dapat dibeli masyarakat.

"Tidak ada ada kebijakan hari ini yang menghapuskan Pertalite. Pertalite masih ada di pasar, jadi silakan (dibeli)," ujar Nicke di Istana Wapres seperti dikutip dari Kanal Youtube Wakil Presiden RI, dikutip Rabu (29/12/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com