Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Minta Penggunaan Vaksin Produksi Dalam Negeri Dapat Diutamakan

Kompas.com - 30/12/2021, 15:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2021.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, penanganan Covid-19 di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di Asia sebagaimana laporan Nikkei Asia.

"PAN mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan jajarannya, sekaligus kita mendorong peningkatan di beberapa sisi termasuk pemberian perhatian yang lebih besar terhadap tenaga kesehatan, relawan, pejuang garda terdepan," kata Eddy dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (29/12/2021).

PAN juga megnapresiasi pencapaian vaksinasi Covid-19 yang telah mencapai target World Health Organization (WHO) yakni 40 persen populasi menerima vaksin lengkap.

Baca juga: Soal Koalisi Jelang Pilpres 2024, Sekjen PAN: Masih Cair Sekali

"PAN mengapresiasi kinerja pemeirntahan Presiden Joko Widodo dan jajarannya dalam melindungi dan menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia dari ancaman Covid-19," kata Eddy.

Kendati demikian, Eddy mendorong vaksin produksi dalam negeri dapat digunakan untuk memaksimalkan program vaksinasi yang hingga kini masih dikejar pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu berharap, vaksin produk dalam negeri sudah dapat diproduksi secara massal pada kuartal pertama tahun 2022 mendatang.

"Kami berharap bahwa pemerintah nanti akan mendahulukan vaksin dalam negeri karena ini dalam rangka kita menciptakan kemandirian vaksin," ujar Eddy.

Menurut Eddy, meski pemerintah sudah mendatangkan vaksin impor dalam jumlah banyak, vaksin dalam negeri akan tetap dibutuhkan karena masyarakat memerlukan vaksinasi booster.

Masih terkait pandemi Covid-19, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menambahkan, pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme pembelajaran jarak jauh seiring situasi pandemi Covid-19 yang semakin membaik.

Baca juga: PAN Belum Masuk Kabinet, Sekjen: Kedaulatan di Tangan Presiden

Saleh mengatakan, pembelajaran jarak jauh tidak efektif dan cenderung menyulitkan masyarakat bawah.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali maksimalisasi pembelajaran tatap muka di sekolah dengan memperhatikan aspek protokol kesehatannya, termasuk menyukseskan program vaksinasi untuk anak-anak," ujar Saleh.

Saleh pun menegaskan, PAN berkomitmen untuk membantu pemerintah menyukseskan sisa masa pemerintahan hingga tahun 2024 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com