Kompas.com - 30/12/2021, 15:06 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pandangannya saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat kerja tersebut Menag menyampaikan bahwa  operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M masih menunggu keputusan Kerajaan Arab Saudi  dan target vaksinasi COVID-19 kepada 57.630 lansia jemaah calon haji selesai. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pandangannya saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat kerja tersebut Menag menyampaikan bahwa operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M masih menunggu keputusan Kerajaan Arab Saudi dan target vaksinasi COVID-19 kepada 57.630 lansia jemaah calon haji selesai. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengeklaim, mutasi enam pejabat eselon I di Kemenag sudah sesuai prosedur.

Yaqut merespons reaksi sejumlah pejabat yang tak terima atas mutasi tersebut.

"Itu sudah sesuai prosedur," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Yaqut mengatakan, mutasi itu dilakukan guna peningkatan kinerja. Ia juga ingin pelayanan umat menjadi lebih baik.

Baca juga: Eks Dirjen Bimas Buddha: Pemberhentian Jabatan oleh Menag Cacat Prosedur

Oleh karenanya, Yaqut menilai, tak ada persoalan pada mutasi enam pejabat itu.

"Kedua, untuk peningkaan kinerja. Ketiga, saya ingin pelayanan umat beragam jauh lebih baik dari sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, enam pejabat eselon I di Kemenag dimutasi ke jabatan fungsional oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas per 6 Desember 2021.

Keenam pejabat itu adalah Inspektur Jenderal Deni Suardini, Kepala Badan Litbang dan Diklat Achmad Gunaryo, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Kristen Thomas Pentury, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro, Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, dan Dirjen Bimas Buddha Almarhum Caliadi.

Sejumlah pejabat yang dimutasi itu pun berencana menggugat Menag ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Alasannya, mereka menduga ada dugaan pelanggaran prosedur dalam proses mutasi tersebut. Saat ini, mereka tengah menyiapkan tim pengacara.

Baca juga: Ketika 6 Dirjen Melawan Putusan Menag Pasca-pencopotan Besar-besaran...

"Sementara masih proses, tentu pengacara butuh kuasa dari kita semua untuk melakukan proses gugatan. Tapi saya ingin garis bawahi, yang kami gugat adalah prosedurnya," kata Thomas Pentury, Rabu (22/12/2021).

Selain itu, Thomas meminta penjelasan dari Menag terkait mutasi dirinya dan lima orang lainnya.

Sementara Yohanes Bayu Samudro mengaku legawa atas keputusan Menag dan tak akan mengambil langkah hukum apapun. 

Baca juga: Eks Dirjen Bimas Katolik Tak Ikut Rencana Gugat Menag ke PTUN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Nasional
Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Nasional
Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.