Kompas.com - 30/12/2021, 13:33 WIB
Anggota Polisi Militer menjaga tempat yang dijadikan Rumah Tahanan KPK di Pomdam Jaya, Jalan Guntur, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2012). Rutan KPK cabang Jakarta Timur tersebut akan menampung sebanyak 38 tahanan terkait kasus korupsi. TRIBUN/DANY PERMANA DANY PERMANAAnggota Polisi Militer menjaga tempat yang dijadikan Rumah Tahanan KPK di Pomdam Jaya, Jalan Guntur, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2012). Rutan KPK cabang Jakarta Timur tersebut akan menampung sebanyak 38 tahanan terkait kasus korupsi. TRIBUN/DANY PERMANA
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanfaatkan sarana dan prasarana milik Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspom AL) yang berlokasi di Jakarta Utara untuk menjadi rumah tahanan (rutan) kasus tindak pidana korupsi.

Penggunaan rutan ini merupakan kali kedua bagi lembaga antirasuah itu memanfaatkan sarana dan prasarana milik TNI untuk menjadi tempat tahanan baru KPK.

Sebelumnya, KPK telah menggunakan rumah tahanan yang berlokasi di Kompleks Polisi Militer Komando Daerah Militer Jaya (Pomdam Jaya) di kawasan Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan.

Baca juga: Rutan Markas Puspom AL Akan Digunakan untuk Koruptor

Wakil Ketua KPK saat itu, Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya meminjam lahan dan bangunan Kompleks Pomdam Jaya yang luas totalnya lebih dari 365 meter persegi yang berisi 11 sel dan mampu menampung 38 orang tahanan.

Dijaga Ketat

Bambang juga menyampaikan, meskipun berada di kawasan Pomdam Jaya, rutan tahanan korupsi ini akan dikelola langsung oleh KPK dengan pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Mulai dari kepala rutan hingga petugas rutan, berasal dari KPK. Demikian juga dengan sistem pengamanannya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan KPK.

Pengamanan rutan KPK pun dijaga ketat. Hanya pihak yang mendapatkan izin KPK yang akan diperbolehkan masuk ke sana.

Baca juga: JK Jenguk Irman Gusman di Rutan Guntur

Bambang juga mengatakan, akan pemisahan wilayah militer dengan wilayah sipil dalam Kompleks Pomdam Jaya nantinya.

“Nanti akan ada batasan, ring satu, ring dua. Ring satu itu KPK, prosedurnya KPK, pengawasannya KPK,” ujar Bambang.

Sejarah Kompleks Pomdam Guntur

Kompleks Pomdam Jaya Guntur berisi bangunan-bangunan khas Belanda yang berdinding tebal dan kokoh.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.