Menpan RB: ASN Gabung Komcad Harus Penuhi Syarat dan Ikut Seleksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang mau bergabung sebagai komponen cadangan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Bagi mereka yang memenuhi syarat, maka dapat mengikuti seleksi komponen cadangan yang terdiri dari uji pengetahuan umum, uji kesamaptaan jasmani, uji pengetahuan dan wawasan, serta uji sikap.

Kemudian, jika lolos seleksi, akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

"Tetap terdapat syarat dan ketentuan yang harus diikuti bagi yang ingin mengikuti pelatihan komponen cadangan," kata Tjahjo saat dihubungi, Kamis (30/12/2021).

Baca juga: Syarat ASN Ikut Seleksi Komponen Cadangan

Informasi mengenai pendaftaran komponen cadangan dapat dilihat di situs komcad.kemhan.go.id. Tjahjo menegaskan, surat edaran Nomor 27 Tahun 2021 yang diterbitkannya tidak mewajibkan pegawai ASN mengikuti pelatihan komponen cadangan.

Ia mengatakan, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang, komponen cadangan bersifat sukarela.

"Dalam SE Nomor 27/2021 tersebut tidak disebutkan bahwa ASN wajib mengikuti pelatihan komponen cadangan. Program pelatihan komponen cadangan bersifat sukarela, sehingga tidak ada yang menyebutkan bahwa ASN wajib mengikuti," ujar dia.

Tjahjo menjelaskan, surat edaran tersebut memberikan dukungan kepada ASN untuk ikut serta mengikuti pelatihan komponen cadangan.

Baca juga: Isi Kurikulum Pelatihan Komponen Cadangan, dari Taktik Militer sampai Menembak

Lewat surat itu, dia juga mendukung Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai ASN yang memenuhi syarat di instansinya untuk menjadi anggota komponen cadangan.

"Dengan bergabungnya ASN ke dalam komponen cadangan, maka dapat memperkuat upaya pertahanan negara yang dilakukan oleh komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI)," ucap dia.

Tjahjo mengatakan, sesuai ketentuan dalam surat edaran, ASN yang mengikuti pelatihan komponen cadangan bisa bertugas kembali di instansi masing-masing.

Selama mengikuti pelatihan pun, ASN tersebut juga tetap menerima hak atas gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan sebagaimana ketika ASN menjalankan tugas kedinasan di instansinya.

"Setelah lulus dan resmi menjadi anggota komponen cadangan, maka akan kembali lagi ke profesinya masing-masing. Hal tersebut berlaku juga bagi ASN. Jika ASN mengikuti pelatihan komponen cadangan, maka akan bertugas di instansinya kembali," kata dia.

Pada 27 Desember 20219, Tjahjo menerbitkan surat edaran Nomor 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.

Baca juga: ASN Bisa Jadi Komponen Cadangan, Ini Gaji, Tunjangan, dan Syaratnya

Lewat Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2021 itu, Tjahjo meminta ASN mendukung pertahanan negara sebagai wujud bela negara.

Adapun ketentuan tentang komponen cadangan tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Komponen cadangan harus selalu siaga dan siap dikerahkan apabila negara memanggil karena keadaan darurat militer atau perang. Keberadaan komponen cadangan adalah mendukung komponen utama pertahanan negara, yakni TNI.

Penggunaan komponen cadangan ini hanya pada saat dikerahkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Artinya, komponen cadangan memiliki masa aktif dan masa tidak aktif selama masa pengabdiannya.