Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Refleksi Capaian Kemenkumham, Yasonna: Tak Ada yang Sempurna, Akan Terus Diperbaiki

Kompas.com - 29/12/2021, 23:56 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui, lembaga yang dipimpinnya belum sempurna dalam menyusun regulasi terkait urusan pemerintahan dalam hukum dan ham.

Hal itu, ia sampaikan dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2021 di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM.

“Tentu kami tadi ada beberapa capaian-capaian yang dilakukan. Tidak ada yang sempurna, itu tidak ada yang sempurna secara baik, kami akan terus baik dalam penataan regulasi, kami akan terus memperbaiki,” ujar Yasonna, Rabu (29/12/2021).

Baca juga: Antisipasi Varian Omicron, Kemenkumham Perketat Jalur Masuk ke Indonesia

Menurut Yasonna, Kemenkumham ke depan akan fokus menghadapi perbaikan revisi Undang-Undang Cipta Kerja untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

“Di samping tentunya regulasi-regulasi yang lain, baik PP, Perpres dan lain-lain,” ujar dia.

Selain regulasi, Kementerian yang dipimpinnya juga terus melakukan penataan pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang over kapasitas.

Menurut Yasonna, pembangunan Lapas baru memiliki biaya yang mahal. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya revisi Undang-Undang terkait Narkotika.

Baca juga: 68 Kasus Omicron di RI, Paling Banyak Pelaku Perjalanan dari Turki

“Yang mengisi bagian terbesar lapas kami adalah narkoba, kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Maka, kami akan mengajukan revisi UU Narkotika di samping tentunya kami akan membuat retribusi-retribusi over kapasitas yang terjadi,” ucap dia.

Selain Pemasyarakatan, Yassona juga akan fokus pada bidang keimigrasian. Apalagi, saat ini virus Covid-19 varian Omicron telah masuk ke Indonesia

“Kita juga akan terus memperketat, khususnya pada masa Covid-19 ini, dalam penanganan orang asing ada omnicron yang sekarang,” ucap Yasonna.

“Kami dalam putusan yang terakhir kita akan memperketat ya, masuknya orang-orang asing terutama dari daerah-daerah yang negara itu ada omnicronnya,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com