Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Ingatkan Pemerintah Agar Tak Hanya Andalkan Vaksinasi untuk Hadapi Omicron

Kompas.com - 29/12/2021, 20:15 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan vaksinasi Covid-19 sebagai satu-satunya jurus untuk menghadapi penyebaran virus corona varian Omicron.

Ia mengatakan, vaksinasi memang penting guna mengurangi kemungkinan gejala berat dan perawatan di rumah sakit apabila terpapar Covid-19.

Namun, jika hanya mengandalkan vaksinasi tanpa berupaya untuk mencegah penyebarannya dinilai berpotensi lebih berbahaya secara jangka panjang.

"Bicara Omicron ini harus direpsons dengan membatasi atau mencegah infeksi. Karena, kalau kita biarkan leluasa dengan varian Delta, ini akhirnya tidak terkendali," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (29/12/2021).

"Walau gejalanya ringan, orang tidak perlu masuk rumah sakit, nanti bisa muncul rekombinan varian. (Varian Omicron dan Delta) kawin setelah menginfeksi satu orang yang sama, menghasilkan rekombinan baru, dan bahaya," jelasnya.

Baca juga: 68 Kasus Omicron di RI, Paling Banyak Pelaku Perjalanan dari Turki

Menurutnya, kekhawatiran ini cukup masuk akal. Ia memberi contoh, di Brasil, muncul rekombinan baru hasil kombinasi virus SARS-CoV-2 varian Delta dan Gamma.

Beberapa hari terakhir, muncul kabar burung soal adanya varian "Delmicron", kabar yang telah dinyatakan sebagai hoaks.

Namun, Dicky meyakini, kemungkinan munculnya "Delmicron" atau nama apa pun sebagai rekombinan varian Delta dan Omicron, bukan tidak mungkin terjadi jika penyebaran Omicron tidak dicegah.

"Tidak mesti lama-lama. Dalam hitungan 1-3 bulan pun bisa terjadi," kata dia.

"Delmicron itu hoaks, tapi kekhawatirannya nyata. Kemungkinan Delta dan Omicron kawin itu ya nyata, satu hal yang sangat realistis. Dan itu berbahaya kalau terjadi," jelas Dicky.

Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan telah mengonfirmasi 68 temuan kasus Covid-19 akibat varian Omicron.

Mayoritas kasus disebut berasal dari mancanegara, meski sejumlah ahli menduga bahwa transmisi lokal sudah terjadi sejak bulan lalu.

Baca juga: Kemenkes: 21 Kasus Baru Varian Omicron Terdiri dari 16 WNI dan 5 WNA

Pemerintah saat ini memberlakukan sistem karantina selama 10 hari bagi pendatang dari mancanegara.

Namun, secara khusus, hanya 13 negara yang warganya dilarang masuk ke Indonesia, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, Britania Raya, Denmark, dan Norwegia.

Padahal, dari 47 kasus Omicron yang sejauh ini ditemukan pemerintah, banyak di antaranya terbukti berasal dari negara-negara selain 13 negara tadi, di antaranya Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, dan Turki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com