Kompas.com - 29/12/2021, 16:52 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi (kanan) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) memberikan paparan pada acara Taklimat Bidang PMK Mewujudkan #SDMUnggul Indonesia Maju di kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (29/12/2021). Dalam paparannya Menko PMK menyampaikan beberapa hal diantaranya program penanganan COVID-19 serta target PMK 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi (kanan) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) memberikan paparan pada acara Taklimat Bidang PMK Mewujudkan #SDMUnggul Indonesia Maju di kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (29/12/2021). Dalam paparannya Menko PMK menyampaikan beberapa hal diantaranya program penanganan COVID-19 serta target PMK 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Rancangan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus segera dibahas dan disahkan.

Menurutnya, payung hukum yang memadai penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.

"Masalah payung hukum, kami berharap UU (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) memang harus segera dibahas dan disahkan," kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Menurutnya, pro dan kontra yang timbul atas RUU TPKS harus dicarikan solusi terbaik.

Baca juga: Waketum Gerindra: RI Sangat Darurat Kekerasan Seksual, UU TPKS Amat Diharapkan

Muhadjir tidak ingin hanya karena perbedaan pendapat, pembahasan dan pengesahan RUU tersebut terus tertunda. Muhadjir berpendapat, RUU TPKS sangat mendesak.

"Jangan sampai hanya karena perbedaan membuat hal yang sifatnya urgen itu tertunda. Dan tertundanya terlalu berisiko karena sudah sangat mendesak kebutuhannya," tuturnya.

Sementara itu, pada 16 Desember 2021, RUU TPKS batal ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI di rapat paripurna DPR.

Dikutip Kompas.id, lembaga pendamping korban, organisasi masyarakat sipil advokasi hak asasi manusia, akademisi, dan individu-individu menyatakan kekecewaan terhadap mandeknya RUU TPKS.

RUU TPKS telah sembilan tahun diupayakan menjadi undang-undang sejak pertama kali masuk sebagai usulan masyarakat ke DPR RI.

Pada masa kerja DPR RI periode 2014-2019 RUU ini gagal lolos dari Komisi VIII. Pada periode 2019-2024 rancangan ini dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.