Dirut Pertamina: Tidak Ada Kebijakan Menghapus Pertalite

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan, saat ini tidak ada kebijakan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Dia membantah penghapisan BBM Ron 90 itu. 

"Tidak ada kebijakan hari ini yang untuk menghapuskan Pertalite, itu tidak ada," kata Nicke di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12/2021), dikutip dari keterangan video.

Nicke menjelaskan, yang dilakukan oleh Pertamina saat ini adalah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan BBM dengan kadar oktan atau research octane number (RON) yang lebih tinggi.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Gegabah Hapus BBM Premium dan Pertalite

Seperti diketahui, Pertalite merupakan BBM dengan RON 90 sedangkan Premium adalah BBM dengan RON 88. Sebagai informasi, semakin tinggi RON, kian kecil karbon emisi yang dihasilkan.

Menurut Nicke, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 yang merekomendasikan agar BBM yang dijual di pasaran minimum RON 91.

Ia menuturkan, sejak pertengahan 2020 lalu Pertamina telah melalukan program Langit Biru untuk mendorong masyarakat agar beralih dari BBM Premium ke Petralite.

"Alhamdulillah selama dari Juni 2020 sampai dengan hari ini, karbon emisi yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton, dan itu adalah sebagai kontribusi dari masyarakat yang beralih dari penggunaan Premium ke Pertalite," ujar Nicke.

Tahap berikutnya, kata Nicke, Pemerintah akan mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM yang sesuai dengan ketentuan minimum RON 91 yakni Pertamax.

Baca juga: Persiapan Pemerintah Pelan-pelan Hapus Premiun dan Pertalite

Oleh karena itu, Nicke menegaskan, yang akan dilakukan Pertamina ke depan adalah mengedukasi masyarakat agar mau beralih, tetapi bukan berarti Pertalite akan dihapus dari pasaran.

"Jadi Pertalite ini masih ada di pasar, jadi silakan, tapi kami mendorong agar menggunakan yang lebih baik yaitu Pertamax supaya kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan karbon emisi di Indonesia," kata Nicke.