Kompas.com - 28/12/2021, 14:52 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) mengambil sumpah jabatan pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 dan kepala lembaga pemerintah non kementerian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Presiden resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN. ANTARA FOTO/Setpres/Rusman/Handout/aww. ANTARA FOTO/RUSMANPresiden Joko Widodo (kanan) mengambil sumpah jabatan pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 dan kepala lembaga pemerintah non kementerian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Presiden resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN. ANTARA FOTO/Setpres/Rusman/Handout/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, partainya menyerahkan keputusan soal pengisian jabatan wakil menteri (wamen) kepada Presiden Joko Widodo.

Arse menegaskan, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengisi jabatan-jabatan wamen apabila dirasa sesuai dengan kebutuhan.

"Kalau memang sangat dibutuhkan, perlu ada wakil karena memang ada beban kerja yang harus diselesaikan dan untuk mengejar target, karena perlu ada sharing, itu silakan saja. Itu presiden yang punya hak untuk itu (mengisi jabatan wamen)," kata Zulkifar kepada wartawan, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Tambah Lagi Posisi Wamen, Kabinet Jokowi Kian Gemuk...

Anggota Komisi II DPR itu juga tidak mempermasalah sejumlah pos wakil menteri yang masih kosong meski sudah disiapkan lewat peraturan presiden yang diteken Jokowi.

Menurut Zulfikar, perpres yang dibuat oleh Jokowi hanyalah kerangka hukum agar penunjukkan wamen kelak tidak menyalahi aturan.

"Diisi atau tidak diisi, itu tergantung oleh presiden melihatnya, tapi yang jelas kerangka hukumnya normanya sudah dikasih," kata Zulfikar.

Baca juga: Soal Jabatan Wamensos, Stafsus Mensesneng: Dibuka untuk Memenuhi Kebutuhan

Diberitakan, Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial (Kemensos) pada 14 Desember 2021. Perpres terbaru ini menegaskan soal keberadaan wakil menteri di Kemensos.

Dengan adanya tambahan satu kursi wakil menteri ini, jumlah total kursi wamen di Kabinet Indonesia Maju menjadi 16 kursi meski belum semuanya terisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.