Kompas.com - 28/12/2021, 13:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan, hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak memunculkan pro dan kontra di berbagai kalangan.

Peraturan hukuman kebiri kimia itu diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Sejak terbit peraturan pemerintah a quo telah muncul beragam pendapat dari berbagai kalangan," kata Fadil dalam diskusi publik daring yang diselenggarakan Universitas Pakuan, Selasa (28/12/2021).

Fadil mengungkapkan, ada pihak yang mendukung PP Nomor 70/2020 karena menilai aturan tersebut cukup kuat untuk mencegah kekerasan seksual pada anak.

Baca juga: 8 Negara yang Terapkan Hukuman Kebiri Kimia, Termasuk Indonesia

Selain itu, kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa.

"Sehingga keputusan pemerintah menerbitkan PP tersebut merupakan implementasi atas amanat UU Nomor 17 Tahun 2016. Serta regulasi a quo memiliki nilai preventif lebih tinggi. Selain membuat orang lain tidak melakukan hal serupa, masyarakat juga dapat lebih hati-hati jika akan mempekerjakan mantan terpidana pelecehan seksual terhadap anak," ujarnya.

Di lain sisi, lanjut Fadil, ada pihak yang menyatakan aturan tersebut menimbulkan sejumlah persoalan.

Misalnya, tidak mengatur cara komprehensif, jelas, dan detail mengenai proses pelaksaanaan, pengawasan, dan pendanaan pelaksanaan kebiri kimia.

"Terlebih terdapat kemungkinan terpidana dengan putusan peninjauan kembali, diinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Apakah terdapat mekanisme rehabilitasi dan atau ganti kerugian terhadap terpidana yang sudah terlanjur dieksekusi," ucapnya.

Baca juga: Apa Itu Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual?

Selain itu, Fadil menuturkan, ikatan profesi dokter menolak mengekseksui hukuman kebiri kimia.

Alasannya, karena bertentangan dengan kode etik dan disiplin profesi kedokteran yang berlaku universal.

"Dokter-dokter yang tak tergabung dengan IDI juga terikat dengan etika ini. Begitu pula dokter kepolisian dan militer, sekalipun PP Nomor 70/2020 terdapat beberapa ketentuan yang melibatkan petugas di bidang medis dan psikiatri," katanya.

Baca juga: Guru Pesantren di Bandung Perkosa 12 Santriwati Terancam Dihukum Kebiri, Seperti Apa Hukuman Ini?

Fadil mengatakan, kejaksaan sendiri telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak.

Menurutnya, hal ini sebegai salah satu bentuk dukungan dari lembaga dan penegak hukum terhadap regulasi yang ada.

"Penguatan regulasi dan kebijakan kriminal di bidang perlindungan anak tentunya harus didukung dengan kesiapan lembaga dan profesionalitas aparat penegak hukum sebagai sistem peradilan pidana untuk melaksanakan mekanisme peradilan pidana secara terpadu dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Nasional
PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

Nasional
Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Nasional
Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Nasional
Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Nasional
DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Nasional
Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Nasional
Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Nasional
Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Nasional
Peringatan HUT Ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Peringatan HUT Ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Nasional
Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

Nasional
Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.