Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KALEIDOSKOP 2021] Drama Kudeta Partai Demokrat yang Libatkan Moeldoko

Kompas.com - 28/12/2021, 11:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Drama pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko merupakan salah satu isu yang menarik perhatian publik Tanah Air sepanjang 2021.

Isu "kudeta" di Partai Demokrat ini muncul bak petir di siang bolong dengan diawali konferensi pers yang digelar oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari 2021.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Baca juga: Menanti Babak Baru Drama Kudeta Demokrat Setelah Gugatan Moeldoko Tak Diterima PTUN

Konferensi pers itu digelar AHY setelah ia mendapat informasi bahwa ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).

Menanggapi tudingan tersebut, Moeldoko mengaku pernah beberapa kali bertemu dengan kader-kader Partai Demokrat meski ia tidak mau mengungkap isi pertemuan tersebut.

Menurut Moeldoko, hal yang terjadi di Partai Demokrat saat itu merupakan hal yang biasa dan bagian dari dinamika politik.

"Itu urusan intern partailah. Kan tidak etis lah kalau saya bicara. Itu urusan partai," kata Moeldoko, 3 Februari 2021.

Ia pun meminta pihak Demokrat untuk tidak khawatir terhadap pertemuan antara ia dan sejumlah kader Demokrat.

"Dan saya siapa sih? Dan saya ini apa? Wong biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi," ujar Moeldoko ketika itu.

Baca juga: Soal Kudeta di Demokrat, AHY: Perjuangan Belum Selesai

Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perang urat syaraf antara Demokrat kepemimpinan AHY dan kubu yang menginginkan KLB.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) pun sampai harus turun gunung untuk menghadapi isu kudeta yang melibatkan mantan anak buahnya itu.

Pada 24 Februari 2021, SBY memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin merebut Partai Demokrat. Ia menegaskan, Demokrat tidak untuk diperjualbelikan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY.

Ia pun berujar, jika gerakan kudeta itu berhasil, demokrasi di Indonesia akan mengalami krisis karena sebuah partai politik dapat diambil alih begitu saja.

"Krisis besar karena sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja," kata SBY.

Sementara itu, kubu kontra-AHY yang digawangi sejumlah kader Demokrat seperti Jhonni Allen Marbun, Max Sopacua, dan Darmizal beberapa kali menggelar konferensi pers untuk menggaungkan wacana KLB.

Baca juga: Mahfud Ungkap Jokowi Enggan Sahkan Demokrat Kubu Moeldoko sekalipun Teman

Pada 22 Februari, Max Sopacua mengeklaim bahwa deklarator dan senior partai menginginkan perubahan di Partai Demokrat.

Menurut dia, KLB mesti digelar karena arah kepemimpinan Partai Demokrat tak sesuai dengan cita-cita para pendiri partai.

"KLB itu sesuatu yang tidak haram, KLB itu terdaftar atau merupakan pasal penting dalam AD/ART semua partai politik di dunia," kata Max, dikutip dari Tribunnews.com.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com