Kompas.com - 27/12/2021, 07:48 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, mulai banyak daerah yang malas melakukan testing dan tracing kasus Covid-19 karena menganggap sudah tidak ada lagi penularan Covid-19 di daerah-daerah tersebut.

Padahal, di sisi lain, pemerintah tengah mewaspadai penyebaran kasus varian Omicron yang lebih cepat transmisinya ketimbang varian Covid-19 sebelumnya.

"Beberapa hari terakhir ada penurunan (testing dan tracing) karena di beberapa tempat sudah nol kasus, sehingga malas testing dan tracing," kata Luhut ketika konferensi pers Evaluasi PPKM secara daring, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Catat 8 Kasus Omicron, Pemerintah Perketat Upaya Testing dan Tracing di Seluruh Pintu Kedatangan

Ia pun mengimbau agar testing dan tracing kian digencarkan lantaran banyak kasus orang yang tertular varian Omicron termasuk dalam kategori orang tanpa gejala (OTG).

Luhut juga menyampaikan, penguatan testing dan tracing diperlukan untuk mengidentifikasi penyebaran kasus secara lebih cepat.

 

Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan langkah lanjutan yang cepat pula, salah satunya dengan melakukan lockdown di level mikro seperti yang diterapkan di Wisma Atlet saat kasus varian Omicron pertama diumumkan sepekan yang lalu.

"Testing dan tracing membantu kita mengidentifikasi potensi penyebaran kasus dengan ccepat dan mengisolasi penyebaran kasus tidak meluas," ucap Luhut.

"Melalui testing dan tracing yang kuat bisa dilakukan langkah lockdown di level mikro, seperti di Wisma Atlet, dapat diimplementasikan seandainya terjadi transmisi lokal varian Omircon yang sudah terdeteksi," kata dia.

Baca juga: Total 46 Kasus Omicron, Satu di Antaranya Nakes Wisma Atlet

Saat ini total kasus varian Omicron yang sudah terdeteksi di Indonesia sebanyak 46 kasus.

Pada hari Minggu (26/12/2012) kemarin, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan penambahan kasus Covid-19 akibat penularan varian virus corona B.1.1.529 atau varian Omicron sebanyak 27 kasus.

“Saat ini Sebagian besar telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lagi di RSPI Sulianti Saroso," kata Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi dalam keterangan tertulis melalui laman resmi Kemenkes RI, Minggu (26/12/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.