Soal Jabatan Wakil Menteri, Pengamat: Lebih Kentara Politik Akomodasi, Bukan Menunjang Kinerja

Kompas.com - 25/12/2021, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, keberadaan jabatan wakil menteri (wamen) cenderung digunakan untuk mengakomodasi pendukung Presiden Joko Widodo ketimbang meningkatkan kinerja kementerian.

"Kalau ada istilah wamen, yang lebih mengemuka itu bukan soal menunjang kinerja menteri ya tapi lebih kentara politik akomodasinya dan itu sudah jadi persepsi publik secara umum," kata Adi aat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/12/2021)

"Karena memang di periode kedua presiden ini politik akomodasi itu sangat kental. Jangankan teman, lawan saja dirangkul," kata Adi melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Tambah Wakil Menteri, PKS: Mestinya Birokrasi Dibuat Ramping

Adi menuturkan, politik akomodasi tersebut tidak hanya berbentuk pada pemberian kursi wamen bagi politisi.

Sebab, menurut dia tidak sedikit pula kalangan profesional di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki kontribusi pada kemenangan Jokowi di Pemilu maupun dekat dengan partai politik.

Akibatnya, struktur kabinet justru semakin gemuk, bertentangan dengan niat Jokowi yang sebelumnya ingin merampingkan kabinet.

Baca juga: Daftar Pos Wakil Menteri Kabinet Jokowi Kian Bertambah, Ini Perinciannya...

Adi mengakui, jabatan wamen sebenarnya sah-sah saja dihadirkan untuk kementerian yang tugasnya berat dan cakupan kerjanya luas.

"Tapi kalau untuk kementerian yang tidak terlampau kelihatan akselerasi dan cakupannya, ya tidak perlu posisi wamen. Makanya itu yang saya sebut untuk apa (pejabat) eselon-eselon itu kan kalau masih harus ada jabatan wamen," kata Adi.

Ia menambahkan, jika presiden merasa tidak puas dengan kinerja seorang menteri, semestinya presiden mencopot menteri yang bersangkutan ketimbang menambah wamen yang justru dapat membebani anggaran.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Kementerian ESDM Akan Punya Wakil Menteri

"Itu jauh lebih rasional ketimbang nambah wamen. Jadi presiden itu enggak perlu lagi merasa enggak enak hati kepada para pembantu-pembantunya yang memang sudah tidak diharapkan, sampai kapan nambah wamen?" ujar dia.

Diberitakan, Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial (Kemensos) pada 14 Desember 2021. Perpres terbaru ini menegaskan soal keberadaan wakil menteri di Kemensos.

Dengan adanya tambahan satu kursi wakil menteri ini, jumlah total kursi wamen di Kabinet Indonesia Maju menjadi 16 kursi meski belum semuanya terisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Nasional
DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

Nasional
Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Nasional
Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Nasional
DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

Nasional
Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Nasional
Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Nasional
PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

Nasional
Ma'ruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

Ma'ruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

Nasional
KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta

KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta

Nasional
PAN Pilih Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR

PAN Pilih Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Usai Hadiri KTT G7, Jokowi Segera Kunjungi Ukraina Lewat Polandia

Usai Hadiri KTT G7, Jokowi Segera Kunjungi Ukraina Lewat Polandia

Nasional
Dituntut 8 Tahun Penjara, Adam Deni Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Dituntut 8 Tahun Penjara, Adam Deni Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
Gotong Royong Meretas Ketertinggalan di Dusun Aik Mual

Gotong Royong Meretas Ketertinggalan di Dusun Aik Mual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.