Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Kegiatan Masyarakat Rawan Kerumunan

Kompas.com - 24/12/2021, 16:50 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama jajaran TNI-Polri mengantisipasi kegiatan masyarakat yang rawan menimbulkan kerumunan pada perayaan Natal dan tahun baru.

Hal ini Tito sampaikan selepas Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Percepatan Vaksinasi di Maluku di Aula Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/12/2021).

"Teman-teman kepala daerah dan juga teman-teman TNI-Polri, Forkopimda juga tolong antisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi pengumpulan massa," kata Tito dikutip dari keterangan pers, Jumat.

Baca juga: Pemprov DKI Perketat Pengawasan Prokes di Tempat yang Berpotensi Terjadi Kerumunan Saat Natal dan Tahun Baru

Ia pun meminta kerja sama tokoh masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19 dengan memperketat penerapan protokol kesehatan, terutama pemakaian masker.

Menurut Tito, situasi pandemi yang relatif terkendali perlu dipertahankan dengan tidak abai protokol kesehatan.

"Kita tidak ingin ada ledakan (kasus) lagi, sudah cukup. Kita pertahankan kondisi yang sekarang sangat baik, sambil percepat vaksinasi," ujar dia.

Baca juga: Sub Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta Mulai Dioperasikan demi Cegah Kerumunan Penumpang

Apalagi, kata Tito, saat ini ada varian Covid-19 baru, yaitu Omicorn. Karena itu, dia mengingatkan agar masyarakat merayakan Natal dan tahun baru secara terbatas bersama keluarga dan menghindari kerumunan.

"Tidak ada perayaan-perayaan, pawai-pawai, arak-arakan, pesta kembang api, (tidak ada) alun-alun ramai, tutup alun-alunnya dalam periode itu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com