KPK Sebut Eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno Kerap Permudah Urusan Direktur CV Prima

Kompas.com - 23/12/2021, 20:25 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, Wali Kota Banjar periode 2003-2008 dan 2008-2013 Herman Sutrisno kerap mempermudah Direktur CV Prima, Rahmat Wardi dalam berbagai urusan.

Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tahun 2008-2013.

Menurut Firli, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Wali Kota dua periode itu kepada pihak swasta tersebut semata-mata kerena unsur kedekatan.

“Sebagai wujud kedekatan tersebut, diduga sejak awal telah ada peran aktif dari HS (Herman Sutrisno) di antaranya dengan memberikan kemudahan bagi RW (Rahmat Wardi) untuk mendapatkan izin usaha, jaminan lelang dan rekomendasi pinjaman bank,” ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/12/2021).

Baca juga: Selain Eks Wali Kota Banjar, KPK juga Tetapkan Seorang Pihak Swasta Sebagai Tersangka

“Sehingga RW bisa mendapatkan beberapa paket proyek pekerjaaan di Dinas PUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Banjar,” imbuhnya.

Pada tahun 2012-2014, kata Firli, Rahmat Wardi dengan beberapa perusahaannya mengerjakan 15 paket proyek pekerjaan pada Dinas PUPRPKP Kota Banjar dengan total nilai proyek sebesar Rp 23,7 miliar.

“Dan sebagai bentuk komitmen atas kemudahan yang diberikan oleh HS, maka RW memberikan fee proyek antara 5 persen sampai dengan 8 persen dari nilai proyek untuk HS,” kata dia.

Pada sekitar Juli 2013, lanjut Firli, Herman Sutrisno diduga memerintahkan Rahmat Wardi melakukan peminjaman uang ke salah satu Bank di Kota Banjar dengan nilai yang disetujui sekitar Rp 4,3 miliar.

Menurut Firli, uang itu digunakan untuk keperluan pribadi Herman Sutrisno dan keluarganya. Namun, untuk cicilan pelunasan pinjaman tersebut menjadi kewajiban Rahmat Wardi.

Selain itu, KPK juga menduga Rahmat Wardi beberapa kali memberikan fasilitas pada Herman Sutrisno dan keluarganya, di antaranya tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) di Kota Banjar.

Baca juga: KPK Tetapkan Eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno Tersangka Suap dan Gratifikasi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.