Kompas.com - 23/12/2021, 16:03 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam topik webinar ?Pembangunan Karakter & SDM Menuju Indonesia 5.0? pada saat peringatan Dies Natalis UMN (25/11/2021) DOK. UMNMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam topik webinar ?Pembangunan Karakter & SDM Menuju Indonesia 5.0? pada saat peringatan Dies Natalis UMN (25/11/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita 4,7 juta meter persegi lahan milik Grup Texmaco.

Lahan seluas 4,7 juta meter persegi tersebut berasal dari aset jaminan atas 587 bidang lahan.

"Hari ini, pukul 10.00 WIB, Satgas BLBI kembali melakukan upaya penyitaan aset jaminan Grup Texmaco atas 587 bidang tanah yang berlokasi di 5 daerah yaitu di Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Pekalongan, Kota Batu, dan Kota Padang dengan total luas seluruhnya 4.794.202 meter persegi," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Kamis (23/12/2021).

Baca juga: Grup Texmaco Bantah Terlibat BLBI, Ini Jawaban Kemenkeu

Adapun rincian total luas lahan itu meliputi 519 bidang lahan seluas 3.333.771 meter persegi di Subang dan 3 bidang lahan seluas 2.956 meter persegi di Pekalongan.

Kemudian, 54 bidang lahan seluas 1.248.885 meter persegi di Sukabumi, 10 bidang lahan seluas 83.360 meter persegi di Kota Batu, 1 bidang lahan seluas 125.360 meter persegi di Padang.

Mahfud juga memastikan bahwa pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara terealisasi.

"Untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset debitur/obligor yang selama ini telah menikmati dana BLBI," ucap Mahfud.

Baca juga: Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Pada 1997-1998, Indonesia mengalami krisis keuangan yang menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan.

Kemudian, pemerintah dipaksa untuk melakukan penjaminan atau blanket guarantee kepada semua bank di Indonesia.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia (BI) menggelontorkan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.