Kompas.com - 22/12/2021, 12:06 WIB
Wakil Ketua Alexander Marwata memberikan paparan saat diskusi media dengan tema Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara RJ Lino di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (21/12/2021). Dalam diskusi tersebut KPK memberikan keterangan bahwa untuk pertama kalinya dalam melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara RJ Lino dilakukan sendiri oleh tim forensik KPK tanpa melibatkan instansi lainnya. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAWakil Ketua Alexander Marwata memberikan paparan saat diskusi media dengan tema Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara RJ Lino di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (21/12/2021). Dalam diskusi tersebut KPK memberikan keterangan bahwa untuk pertama kalinya dalam melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara RJ Lino dilakukan sendiri oleh tim forensik KPK tanpa melibatkan instansi lainnya. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan, menghitung sendiri nilai kerugaian negara dalam perkara korupsi tidak melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Hal itu, disampaikan Alex untuk menjelaskan alasan KPK menghitung sendiri nilai kerugian negara dalam kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino atau RJ Lino.

Dalam SEMA itu, ujar dia, disebutkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional.

Baca juga: Hitung Sendiri Kerugian Negara dalam Kasus RJ Lino, Pimpinan KPK: BPK Lama...

"Sedangkan, instansi lainnya BPKP, Inspektorat dan sebagainya tetap berwenang melakukan pemeriksaan atau audit, tetapi tidak berwenang menyatakan atau declare ada kerugian keuangan negara" ujar Alex saat diskusi dengan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

"Dan dalam praktek pengadilan, persidangan, SEMA ini rasa-rasanya juga enggak begitu mengikat hakim," kata dia.

Alex mengatakan, lamanya pemeriksaan terkait kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi yang dilakukan BPK terkadang dapat menghambat proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Menurut dia, hambatan itu juga dirasakan oleh penyidik-penyidik daerah.

"Selama ini sering terhambat teman-teman penyidik di kejaksaan di daerah itu. Mereka selalu mengeluhkan lamanya audit meskipun mereka tidak hanya meminta BPK tapi lebih banyak sebetulnya kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ucap Alex.

Alex mengatakan, lamanya proses audit di BPK itu menjadi alasan utama lembaga antirasuah tersebut menghitung sendiri nilai kerugian negara pada kasus RJ Lino melalui Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi.

Baca juga: Pendapat Berbeda Kasus RJ Lino, Hakim Nilai KPK Tak Cermat Hitung Kerugian Negara

Apalagi, perhitungan keruguan negara kasus pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) twinlift kapasitas 61 ton untuk Pelabuhan Panjang, Pontianak dan Palembang yang menjerat RJ Lino tersebut tidak selesai selama 5 tahun.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.