Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terkejut Dengar Luas Tanah Warga: Tanah Rumah Saya Aja Hanya 600 Meter

Kompas.com - 21/12/2021, 18:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12/2021). Usai memberikan sambutan, Jokowi melakukan dialog ringan dengan warga penerima sertifikat yang hadir.

Presiden menunjuk seorang ibu untuk berdiri dari kursinya. Semula, Jokowi hendak meminta perempuan paruh baya itu melafalkan Pancasila.

Namun, sebelum itu, Jokowi bertanya ihwal sertifikat tanah baru saja ia bagikan.

"Ibu sertifikatnya berapa meter persegi luasnya?," tanya Jokowi dari atas panggung.

"1.304 (meter persegi), Pak," jawab perempuan berbaju kuning yang tak diketahui namanya itu.

Baca juga: Pesan KSAD Dudung untuk Kopassus: Jangan Buat Masyarakat Takut atau Benci

Presiden pun spontan mengatakan bahwa tanah yang dimiliki warga itu sangat luas, bahkan melebihi luas tanah rumahnya.

"Wah, gede banget itu, 1.300 ya? Ya gede banget. Rumah saya aja hanya 600 (meter persegi) tanahnya," ucap dia.

Jokowi lantas mempersilakan warga tersebut melafalkan Pancasila.

Baca juga: 5 Info Terbaru soal Vaksin Booster Covid-19: Sasaran, Jenis Vaksin, hingga Berbayar

Di ujung dialog, Presiden membagikan sepeda untuk ibu itu, sekaligus dua warga lainnya yang bisa menjawab pertanyaan Jokowi.

Adapun dalam sambutannya Jokowi mengatakan bahwa penting bagi masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah. Hal ini demi menjamin kepastian hukum.

"Bapak ibu sudah punya, sudah garap tambak, garap lahan sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, tapi belum punya sertifikat, artinya sewaktu-waktu lahan itu bisa diberikan ke yang lain dan bapak ibu sekalian tidak bisa menuntut apa-apa," kata Jokowi.

Baca juga: 1,6 Juta ASN Tenaga Pelaksana Akan Ditata, Tjahjo: Bekerja di Rumah Saja sampai Pensiun

Jokowi mengatakan, pemerintah terus berupaya mengurai persoalan sengketa tanah, salah satunya melalui program pembagian sertifikat tanah ini.

Dalam 5 tahun terakhir ada 25 juta sertifikat yang telah dibagikan. Angka ini akan terus meningkat ke depannya.

"Yang terdaftar ini tinggal bagikan 41,4 juta sudah jadi, (tinggal) bagi, bagi, bagi, tapi yang sudah terbagi 25 juta," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com