Pimpinan DPR Minta Pemerintah Pikirkan Komponen Biaya Karantina Mandiri yang Tak Memberatkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera memikirkan komponen biaya yang harus dikeluarkan masyarakat apabila tidak termasuk kriteria mendapat fasilitas karantina gratis.

Menurut dia, komponen biaya itu haruslah tidak memberatkan masyarakat. Hal ini lantaran situasi perekonomian masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19.

"Jadi memang kalau menurut Satgas BNPB, soal karantina itu ada biaya akomodasi, PCR, transportasi. Tapi saya imbau supaya komponen-komponen biaya itu bisa dibuat agar tidak memberatkan masyarakat," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menuturkan, biaya karantina mandiri di hotel memang banyak dikeluhkan masyarakat.

Baca juga: Antrean Masuk Wisma Atlet Menumpuk, Anggota DPR: Kalau Wisatawan Harus Karantina Mandiri

Padahal, kata Dasco, saat ini kondisi ekonomi nasional juga belum pulih akibat pandemi.

"Pemulihan ekonomi nasional ini kita belum pulih dan kasihan rakyat kalau dibebankan biaya yang terlalu banyak," terangnya.

Oleh karena itu, Dasco meminta pemerintah mengkaji dan membuat terobosan mengenai masalah komponen biaya karantina mandiri.

"Karena kan tidak semua orang di Indonesia ini kaya," tambah dia.

Selain itu, Dasco mengingatkan, tidak semua orang yang baru tiba dari luar negeri adalah mereka yang pulang liburan.

Sebab, ada pula mereka yang bekerja di luar negeri dan kemudian kembali ke Tanah Air.