Kompas.com - 21/12/2021, 15:23 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pihak-pihak yang diduga menikmati aliran uang terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017.

Penelusuran itu dilakukan penyidik saat memeriksa Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2007-2008 Komarudin Saprialidin sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/12/2021).

"Yang bersangkutan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran uang yang dinikmati oleh pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (21/12/2021).

Berdasarkan agenda, kata Ali, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi lainnya.

Baca juga: Periksa Kadis PU, KPK Dalami Aliran Fee Terkait Proyek Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

Namun, Sekretaris Dinas DKPLHD Kota Banjar Tahun 2007-2008 Salim Heryanto tidak hadir. Berdasarkan informasi, saksi tersebut telah meninggal dunia.

“Sebagaimana informasi yang kami terima, ada saksi yang telah meninggal dunia yakni Salim Heryanto,” ucap Ali.

Adapun tiga saksi lainnya yaitu Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Banjar Tahun 2007-2008 Hilda Siti Hindasah, Kepala Bidang Bina Program Kota Banjar Tahun 2007-2008 Wawan Hernawan, serta Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BALIHKA) Kota Banjar Tahun 2009 Endang Hendra tidak hadir karena sakit.

“Tiga saksi dalam keadaan sakit dan akan dilakukan penjadwalan ulang,” kata Ali.

KPK tengah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017.

Namun, KPK belum menyampaikan informasi detail terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca juga: KPK Dalami Aturan Hukum Terkait Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

Ali mengatakan, informasi terkait kasus tersebut baru akan diumumkan ketika para tersangka telah ditangkap atau ditahan.

"Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali, Jumat (10/7/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

Nasional
Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Nasional
Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Nasional
Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Nasional
Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Nasional
Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Nasional
Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Nasional
Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Nasional
Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Nasional
Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.