Ia ingin mendapatkan informasi sedetail mungkin peristiwa itu.
Pelaku diduga TNI
Tak lama setelah kejadian, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyerahkan hasil temuan mereka atas kasus penembakan warga sipil di Pania kepada Presiden, Jumat (26/12/2014).
Investigasi PGI menyebut bentrokan di Paniai yang menewaskan 4 warga sipil tersebut diduga berasal dari oknum TNI.
"Kami punya biro Papua, yang melakukan investigasi, dalam kesimpulan kami, tembakan dilakukan aparat. Aparat yang bertugas di tempat itu, TNI," ujar Ketua PGI Bambang Wijaya usai bertemu presiden di istana kepresidenan, Jumat malam.
Senada PGI, Komnas HAM juga berkesimpulan, anggota TNI yang bertugas di daerah Enarotali saat itu bertanggung jawab atas kejadian pelanggaran HAM di Paniai.
Baca juga: Kasus Paniai, Komnas HAM Nilai Kejagung Berbeda Paradigma Selesaikan Kasus HAM
Bahkan, Komnas HAM juga menemukan indikasi obstruction of justice atau tindakan merintangi penanganan perkara oleh Polda Papua.
Menurut Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan, penyelidikan oleh Polda Papua terhenti tak lama setelah adanya tim gabungan dari pusat atau Jakarta.
Lebih lanjut, ia menyebut, tim gabungan tersebut juga tidak menghasilkan solusi terkait aspek penegakan hukum.
"Jadi seolah-olah kasus ini ingin dibiarkan saja berlalu tanpa pertanggungjawaban," ucap Munafrizal.
Kasus mandek
Kendati Jokowi menginginkan kasus Paniai dituntaskan dan Komnas HAM sudah memberi label pelanggaran HAM berat, namun 7 tahun berlalu kasus di Bumi Cenderawasih itu masih belum menemui titik terang.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam diskusi yang diadakan bulan Mei 2021 mengatakan, hingga kini belum ada tanda-tanda progres penyelesaian kasus Paniai.
Baca juga: Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius
Beka pun pun menagih janji Jokowi atas penyelesaian kasus Paniai ketika menghadiri perayaan Natal di Jayapura, Papua, pada 2014.
"Jadi ini saya kira penting dicatat komitmen Presiden untuk menyelesaikan kasus Paniai. Hanya saja sampai sekarang belum ada tanda-tanda penyelesaian," ujar Beka dalam diskusi virtual bertajul "Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan", Kamis (6/5/2021).