Komnas HAM: Hak Asasi Manusia Belum Jadi Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kompas.com - 21/12/2021, 12:04 WIB
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan, HAM belum jadi prioritas dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals di Indonesia.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, Komnas dapat memberikan bantuan teknis kepada pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Saya kira evaluasi dari Komnas HAM, tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di Indonesia masih belum memastikan HAM sebagai prioritas atau menjadi perspektif yang kuat. Komnas HAM sebenarnya juga bisa memberikan bantuan teknis," kata Beka dalam diskusi daring "Penguatan Posisi dan Peran Komnas HAM dalam Mendukung Pencapaian TPB", Selasa (21/12/2021).

Baca juga: Setelah Komnas HAM Ungkap TWK di KPK Langgar Hak Asasi Manusia...

Adapun agenda tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan pembangunan global yang disahkan 193 kepala negara di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015.

Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan itu berisi 17 tujuan dan 169 target rencana aksi global untuk 2030.

Beka menuturkan, berdasarkan riset yang dilakukan Komnas HAM, mayoritas publik menilai Komnas HAM perlu terlibat aktif dalam mencapai agenda tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ia mengatakan, Komnas HAM dapat berperan untuk menjadi pengawas untuk mencapai 17 agenda tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, peran Komnas HAM tidak hanya terbatas pada tujuan ke-5 dan ke-16 saja, yaitu mencapai kesetaraan gender serta mendukung masyarakat yang damai dan inklusif.

"Komnas HAM dapat menjadi pengawas pada tiap tujuan," ujarnya.

Baca juga: Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dan Ujian Demokrasi di Indonesia

Bertalian dengan itu, Beka mengatakan, diperlukan revisi peraturan dan keputusan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kemudian, juga penting untuk memperkuat anggaran Komnas HAM sebagai lembaga pengawas demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Yang saya kira penting adalah bagaimana memperkuat anggaran Komnas HAM dalam membantu pelaksanaan dan pengawasan tujuan pembangunan berkelanjutan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.