Antrean Masuk Wisma Atlet Menumpuk, Anggota DPR: Kalau Wisatawan Harus Karantina Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah bergerak cepat memastikan apakah penumpukan orang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta merupakan sebagian besar pekerja migran Indonesia (PMI) mengantre mendapat fasilitas karantina.

Pasalnya, ia menekankan apabila ternyata penumpukan itu, yang sebagian besar merupakan wisatawan, tidak berhak mendapat fasilitas karantina dari pemerintah.

"Kalau wisatawan tentu tidak bisa, tidak masuk kriteria itu sehingga harus melakukan karantina secara mandiri," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

Politikus Nasdem itu mengingatkan bahwa ada tiga kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas karantina pemerintah.

Baca juga: PMI Telantar di Bandara, Pemerintah Diminta Buka Lagi Tempat Karantina Terpusat

Pertama, mereka yang merupakan PMI yang baru tiba kembali ke Indonesia.

"Kedua, pelajar Indonesia yang dapat beasiswa di luar negeri. Ketiga itu ASN atau PNS yang diberi surat dinas dari pemerintah untuk menjalankan tugas," jelasnya.

Nurhadi menekankan, ketiga pihak masyarakat yang masuk dalam kriteria itu berhak mendapatkan fasilitas karantina gratis dari pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan penumpukan di Bandara yang disebut mengantre fasilitas karantina.

"Karena berdasarkan surat edaran satgas covid 19 yang berhak untuk mendapatkan layanan karantina pemerintah secara gratis atau di wisma atlet itu hanya ada tiga kriterianya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, lockdown yang diterapkan di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta akibat terdeteksinya varian Omicron berdampak pada menumpuknya antrean proses karantina yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.