Kompas.com - 21/12/2021, 09:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mencatatkan 3 kasus virus corona varian Omicron hingga saat ini.

Kasus pertama diumumkan pemerintah pada Kamis, 16 Desember 2021. Sedangkan dua kasus lainnya diumumkan dua hari setelahnya.

Kasus Omicron pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta.

Petugas kebersihan berinisial N itu terpapar dari WNI yang baru pulang dari Nigeria dan dikarantina di Wisma Atlet.

Baca juga: Asal-usul Corona Omicron Masuk RI: Imported Case dari Nigeria, Amerika Selatan, dan Inggris

Sementara, 2 kasus lainnya merupakan hasil penelitian dari 5 kasus probable Omicron.

Kasus kedua merupakan WNI laki-laki berinisial IKWJ yang memiliki riwayat perjalanan dari Amerika Selatan.

Sedangkan kasus ketiga WNI laki-laki berinisial M yang baru pulang ke Indonesia setelah menempuh perjalanan dari Inggris.

Namun, baru diketahui belakangan, kasus pertama varian Omicron di Indonesia ternyata sudah masuk sejak 27 November 2021. Kasus pertama varian Omicron diduga ditulari oleh seorang WNI yang baru pulang dari Nigeria.

Baca juga: Waspadai Omicron, Ini Skenario Pemerintah jika Kasus Covid-19 Capai 2.700 Per Hari

Lantas, bagaimana situasi tekini Covid-19 di Tanah Air pasca ditemukannya penularan varian Omicron ini?

Situasi Covid-19 terkini di Indonesia

Pasca ditemukannya penularan varian Omicron, pemerintah mengklaim kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terbilang rendah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hingga saat ini Indonesia sudah melewati 157 hari sejak puncak kasus Covid-19 akibat varian Delta pada Juli lalu.

"Terkait dengan perkembangan kasus varian Omicron, dapat kami infokan bahwa kasus Covid-19 masih ada dalam tingkat yang rendah pasca ditemukan kasus pertama varian tersebut di Indonesia," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (20/12/2021).

Luhut mengungkap, tingkat reproduksi kasus Covid-19 di Indonesia setelah adanya intervensi (Rt) nasional saat ini masih di bawah 1.

Sehingga, menurut Luhut kondisi pandemi di Indonesia masih terkendali.

Sementara, menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada Senin (20/12/2021) bertambah 133 kasus baru virus corona.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 4.260.67 terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Luhut: Setelah Omicron Terdeteksi, Kasus Covid-19 RI Masih Rendah

Selain itu, berdasarkan data yang sama, ada penambahan 216 kasus sembuh Covid-19, sehingga total kasus sembuh kini 4.111.835.

Namun demikian, masih terjadi penambahan kasus kematian akibat Covid-19. Ada penambahan 11 kasus kematian, sehingga total pasien Covid-19 meninggal dunia yakni 138.889 jiwa.

Dengan perkembangan tersebut, kini tercatat ada 4.829 kasus aktif Covid-19 di Tanah Air.

Baca juga: Total 3 Kasus Varian Omicron di Indonesia, Kasus Pertama Ternyata Masuk pada 27 November

Pengetatan kebijakan

Meski mengklaim situasi pandemi masih terkendali, Luhut mengingatkan bahwa kondisi yang sudah baik ini bisa tiba-tiba berubah.

"Ingat angka ini bisa melonjak dalam waktu satu minggu saja. Sebagaimana pengalaman kita Juli lalu," kata Luhut.

Untuk mencegah lonjakan kasus pemerintah masih akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level.

Namun demikian, jika ada indikasi lonjakan kasus, Luhut memastikan pihaknya akan melakukan pengetatan.

"Kami akan memulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari," ungkap Luhut.

Pemerintah juga berencana menambah masa karantina pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia dari 10 menjadi 14 hari untuk mencegah meluasnya penyebaran varian Omicron.

Kemudian, akan dilakukan pengetatan pintu masuk kedatangan masyarakat dari luar negeri dan penambahan tempat karantina pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia.

Baca juga: Epidemiolog Duga Omicron Tak Hanya Ada di Jakarta: Bali Pasti Sudah Bocor

Selain itu, pemerintah akan menambah daftar negara yang warganya sementara dilarang masuk ke Tanah Air.

"Pemerintah akan melakukan penambahan negara UK, Norwegia, dan Denmark dan menghapus Hongkong dalam daftar tersebut untuk mempertimbangkan penyebaran kasus Omicron yang cepat di ketiga negara," ucap Luhut.

Luhut pun meminta seluruh pihak tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, tetapi juga tidak panik.

Koordinator PPKM Jawa-Bali itu juga mewanti-wanti masyarakat menunda perjalanan ke luar negeri jika tak ada kepentingan mendesak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.