Pemerintah Dorong Daerah di Jawa-Bali yang Cakupan Vaksinasi Dosis Pertama di Bawah 50 Persen Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong peningkatan cakupan vaksinasi dosis pertama bagi daerah Jawa dan Bali yang masih berada di bawah 50 persen.

Dorongan ini menyusul telah ditemukannya kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

"Pemerintah terus mendorong beberapa daerah di Jawa-Bali yang tingkat vaksinasi dosis satunya masih di bawah 50 persen," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (20/12/2021).

Luhut mencatat, hingga kini vaksinasi bagi masyarakat umum dan lansia di wilayah Jawa-Bali terus mengalami peningkatan.

Baca juga: Epidemiolog UGM: Lansia Perlu Vaksin Booster, Cegah Varian Omicron

Ia juga mengungkapkan, kasus Covid-19 di Jawa-Bali terus menunjukkan tren penurunan.

Menurutnya, pemerintah akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus pertama varian Omicron guna mengantisipasi adanya lonjakan ke depannya.

Selain itu, lanjut Luhut, pemerintah juga akan tetap menggunakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat.

"Pemerintah tetap akan menggunakan PPKM level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat," kata Luhut.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkes kembali mengumumkan dua pasien terkonfirmasi positif Covid-19 akibat terinfeksi konfirmasi varian Omicron pada Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Ini Target Vaksinasi Covid-19 2022 dan Rencana Vaksin Booster

Dengan demikian, Kemenkes memastikan saat ini ada tiga kasus konfirmasi varian Omicron di Tanah Air.

Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dua kasus baru itu didapatkan dari hasil pemeriksaan sampel lima kasus probable Omicron yang baru kembali dari luar negeri.

“Dua pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ, 42 tahun, laki-laki, perjalanan dari Amerika Selatan serta M, 50 tahun, laki-laki, perjalanan dari Inggris," ujar Nadia dalam keterangan tertulis yang diunggah laman resmi Kemenkes pada Sabtu (18/12/2021).