Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar 13 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Omicron

Kompas.com - 21/12/2021, 07:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pencegahan penyebaran virus corona varian Omicron terus dilakukan.

Salah satunya yakni melarang warga yang punya riwayat perjalanan dari negara tertentu masuk ke Indonesia. Kebijakan ini berlaku sejak 30 November 2021.

Kali pertama berlaku, ada 11 negara yang warganya sementara dilarang masuk ke Indonesia.

Terbaru, pemerintah berencana menambah daftar negara tersebut. Bersamaan dengan itu, ada satu yang bakal dihapus dari daftar negara yang warganya dilarang masuk.

"Pemerintah akan melakukan penambahan negara UK, Norwegia, dan Denmark dan menghapus Hongkong dalam daftar tersebut," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Warga UK, Norwegia, dan Denmark Kini Dilarang Masuk RI karena Omicron

Luhut mengatakan, keputusan itu diambil setelah melihat perkembangan penyebaran varian Omicron di dunia. Tercatat, virus corona varian Omicron menyebar begitu cepat di Inggris, Norwegia, dan Denmark.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan varian Omicron dan mengevaluasi kebijakan pembatasan ini.

"Setiap minggu akan kita lihat, kalau nanti banyak negara lain yang menyebar makin parah, kita juga akan menyesuaikan," ucap dia.

Tak hanya itu, sejumlah kebijakan lainnya juga terus dilakukan. Misalnya, memperketat pintu masuk kedatangan dari luar negeri dan menambah tempat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Waspada Omicron: Siapkan Vaksin Nusantara Jadi Booster hingga Pertimbangkan Karantina Jadi 14 Hari

Selain itu, pemerintah juga berencana menambah masa karantina pelaku perjalanan luar negeri dari 10 menjadi 14 hari.

"Pemerintah sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron ini semakin meluas," ucap Luhut.

Luhut pun mengimbau masyarakat menunda perjalanan luar negeri jika tidak ada kepentingan mendesak.

Ia meminta semua pihak meningkatkan disiplin protokol kesehatan tanpa panik berlebihan.

"Jangan sampai ini menimbulkan kepanikan. Tidak ada yang perlu dibuat panik karena semua kesiapan kita jauh lebih bagus dari bulan Mei, Juni, Juli tahun ini," kata Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

Baca juga: Gejala Varian Omicron, Salah Satu yang Umum Tenggorokan Gatal

Dengan bertambahnya tiga negara dan dihapusnya satu negara dalam daftar negara yang warganya dilarang masuk ke Indonesia, total ada 13 negara yang masuk daftar. Daftar tersebut masih didominasi negara-negara Afrika.

Berikut rinciannya:

1. Afrika Selatan;

2. Botswana;

3. Namibia;

4. Zimbabwe;

5. Lesotho;

6. Mozambik;

7. Eswatini;

8. Malawi;

9. Angola;

10. Zambia;

11. United Kingdom (UK);

12. Norwegia;

13. Denmark.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

Nasional
Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Nasional
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com