Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Singgung Ketum Partai "Karbitkan" Anak, Demokrat: Kami Sudah Punya Lima Ketua Umum

Kompas.com - 20/12/2021, 19:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, partainya tidak mengenal adanya sistem oligarki dan menjalankan demokrasi dengan baik.

Ia mengatakan, hal itu tercermin dari suksesi kepemimpinan di Partai Demokrat yang telah menghasilkan lima orang ketua umum selama 20 tahun partai tersebut berdiri.

"Demokrasi berjalan dengan sangat baik di Partai Demokrat. Kami tidak mengenal sistem oligarki di partai kami. Selama dua puluh tahun berdiri, kami sudah melaksanakan lima kongres, dan kami sudah punya lima ketua umum," kata Herzaky saat dihubungi, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Ironi Oligarki di Parpol Indonesia, Lo Lagi, Lo Lagi....

Hal ini disampaikan Herzaky merespons pernyataan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut ada partai yang ketua umumnya mengarbitkan anaknya sendiri.

Herzaky mengeklaim, Demokrat memiliki mekanisme pemilihan dan regenerasi yang berjalan dengan tertib dan konsisten, termasuk pemilihan kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Baca juga: Pengamat Prediksi Gerindra Akan Usung Prabowo di Pilpres Meski Sudah 3 Kali Kalah

Herzaky mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan ketua-ketua umum sebelumnya terpilih melalui proses yang demokratis dan konstitusional.

"Pertama, dipilih oleh para pemilik suara di Kongres. Kedua, berdasarkan aturan dan mekanisme yang ditetapkan di Kongres, yaitu AD/ART dan peraturan organisasi maupun ketentuan internal lainnya," ujar dia.

Ketiga, kata Herzaky, ada ruang demokrasi bagi seluruh kader Demokrat untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan ketua umum selama memenuhi syarat yang ditetapkan.

Ia melanjutkan, Demokrat merasa tidak perlu mengomentari urusan internal partai lain apalagi membanding-bandingkannya, karena setiap organisasi punya kultur dan caranya sendiri.

"Kalau ada partai lain yang sedang melakukan refleksi atau introspeksi internal, tak perlulah kami ikut mengomentarinya. Bukan karakter kami membanding-bandingkan partai kami dengan partai lain," ujar Herzaky.

Diberitakan sebelumnya, Dasco mengeklaim Partai Gerindra tidak mengenal oligarki atau kelompok orang tertentu yang berkuasa.

Baca juga: Klaim Gerindra Bukan Partai Oligarki, Dasco: Partai Lain Bapaknya Ketum, Anaknya Langsung Dikarbit

Dasco mencontohkan, tidak ada keistimewaan yang diberikan bagi Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati untuk menjadi ketua umum Tidar, salah satu organisasi sayap Gerindra, meski ia merupakan anak salah satu pendiri Partai Gerindra yakni Hashim Djojohadikusumo.

"Di Gerindra itu tidak mengenal adanya oligarki, bahkan terhadap anak pendiri Gerindra pun tidak ada keistimewaan. Rahayu Saraswati yang saya dengar itu menampak dan mengikuti serta mengalami pendidikan yang berjenjang," ucap Dasco, seperti dilansir Tribunnews.com, Minggu (19/12/2021).

Dasco pun lantas membandingkan Gerindra dengan sejumlah partai politik lain dalam hal kaderisasi. Kendati demikian, ia tak menyebut secara pasti partai politik yang dimaksud.

"Jadi tidak seperti partai lain yang bapaknya mendirikan partai dan ketua umum partai, tiba-tiba anaknya langsung dikarbit," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

Nasional
PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

Nasional
Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapapun yang Datang

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapapun yang Datang

Nasional
Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com