Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Banyak yang Mampu Belanja di Luar Negeri, tetapi Karantina Maunya yang Gratis

Kompas.com - 20/12/2021, 17:31 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah bakal menindak pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang sebenarnya mampu untuk melakukan karantina di hotel tetapi memilih untuk karantina di Wisma Atlet karena gratis.

Sebab, berdasarkan hasil razia Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno Hatta, banyak PPLN yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berbelanja, tetapi mereka tidak mau melakukan karantina di hotel.

"Jangan ada yang membuat atau ngarang-ngarang berita yang belum lengkap, saya sudah minta ke Polda Metro melakukan razia di lapangan terbang Soekarno Hatta yang ternyata banyak memberikan sebaran video, belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel padahal bisa," kata Luhut pada keterangan pers menteri terkait Evaluasi PPKM yang dilakukan secara daring, Senin (20/12/2021).

"Dia minta karantina di Wisma Atlet supaya gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini," ucap dia.

Baca juga: Heboh Oknum TNI Wisma Atlet Tulis Nomor Telpon di Paspor Mahasiswi yang Karantina

Ia pun memaparkan, pemerintah juga melakukan pengetatan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia.

Tak hanya dari penerbangan udara tetapi juga via darat dan laut.

Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan kedatangan PPLN yang terjadi beberapa waktu ke depan.

"Dilakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia, baik darat dan laut, ini sudah berjalan dan sudah dilakukan rapat-rapat terpadu terkait itu," kata Luhut.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri bila tidak penting.

Sebab, penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di beberapa negara di dunia terjadi begitu cepat.

Baca juga: Warga UK, Norwegia, dan Denmark Kini Dilarang Masuk RI karena Omicron

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari bila penyebaran Omicron kian meluas.

"Saya mohon kita semua menahan diri, kita tidak ingin mengulangi masa yang begitu mencekam di Juli tahhun ini," ujar Luhut.

"Untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, pemerintah akan menyiapkan wisma dan tempat-tempat untuk karantina baru agar menjaga kondisi kepulangan mereka kondusif dan sesuai protokol yang ada," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Nasional
Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Nasional
Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Nasional
TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Nasional
Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Nasional
Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Nasional
KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

Nasional
Soal Hak Angket, Airlangga Sebut Banyak Parpol Dukung Presiden Jokowi

Soal Hak Angket, Airlangga Sebut Banyak Parpol Dukung Presiden Jokowi

Nasional
Kritik Pers, Mahfud:  Pengelolanya Agak Memihak, Tergantung Pesanan

Kritik Pers, Mahfud: Pengelolanya Agak Memihak, Tergantung Pesanan

Nasional
AHY Salaman dengan Moeldoko, Demokrat: Not Forgiven and Not Forgotten

AHY Salaman dengan Moeldoko, Demokrat: Not Forgiven and Not Forgotten

Nasional
Sindir Polisi Tak Kunjung Tahan Firli Bahuri, MAKI: Kepala Desa Korupsi Rp 50 Juta Ditahan

Sindir Polisi Tak Kunjung Tahan Firli Bahuri, MAKI: Kepala Desa Korupsi Rp 50 Juta Ditahan

Nasional
Pemerintahan Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Mahfud: Mungkin Antisipasi

Pemerintahan Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Mahfud: Mungkin Antisipasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com