Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Banyak yang Mampu Belanja di Luar Negeri, tetapi Karantina Maunya yang Gratis

Kompas.com - 20/12/2021, 17:31 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah bakal menindak pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang sebenarnya mampu untuk melakukan karantina di hotel tetapi memilih untuk karantina di Wisma Atlet karena gratis.

Sebab, berdasarkan hasil razia Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno Hatta, banyak PPLN yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berbelanja, tetapi mereka tidak mau melakukan karantina di hotel.

"Jangan ada yang membuat atau ngarang-ngarang berita yang belum lengkap, saya sudah minta ke Polda Metro melakukan razia di lapangan terbang Soekarno Hatta yang ternyata banyak memberikan sebaran video, belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel padahal bisa," kata Luhut pada keterangan pers menteri terkait Evaluasi PPKM yang dilakukan secara daring, Senin (20/12/2021).

"Dia minta karantina di Wisma Atlet supaya gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini," ucap dia.

Baca juga: Heboh Oknum TNI Wisma Atlet Tulis Nomor Telpon di Paspor Mahasiswi yang Karantina

Ia pun memaparkan, pemerintah juga melakukan pengetatan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia.

Tak hanya dari penerbangan udara tetapi juga via darat dan laut.

Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan kedatangan PPLN yang terjadi beberapa waktu ke depan.

"Dilakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia, baik darat dan laut, ini sudah berjalan dan sudah dilakukan rapat-rapat terpadu terkait itu," kata Luhut.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri bila tidak penting.

Sebab, penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di beberapa negara di dunia terjadi begitu cepat.

Baca juga: Warga UK, Norwegia, dan Denmark Kini Dilarang Masuk RI karena Omicron

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari bila penyebaran Omicron kian meluas.

"Saya mohon kita semua menahan diri, kita tidak ingin mengulangi masa yang begitu mencekam di Juli tahhun ini," ujar Luhut.

"Untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, pemerintah akan menyiapkan wisma dan tempat-tempat untuk karantina baru agar menjaga kondisi kepulangan mereka kondusif dan sesuai protokol yang ada," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com