Kompas.com - 20/12/2021, 14:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang hendak menggugat keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Sikap KSPI dan buruh Indonesia terkait rencana PTUN Apindo terhadap SK Gubernur tentang UMP tahun 2022 di DKI adalah mengecam tindakan (rencana gugat) Apindo tersebut," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).

Menurut Said, rencana gugatan tersebut justru akan menimbulkan eskalasi perlawanan buruh. Misalnya, meningkatnya aksi buruh yang kian meluas.

Menurutnya, aksi tersebut bahkan bisa saja tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Menilik Kembali Sikap Anies soal UMP Jakarta, Ikut Lesehan Bersama Buruh hingga Revisi Besaran Kenaikan

"Akan mengakibatkan eskalasi aksi-aksi gerakan buruh di DKI dan di seluruh Indonesia akan lebih meluas dan makin mengeras," tegas dia.

Said memastikan, buruh akan melakukan aksi besar-besar di kantor Apindo apabila gugatan kenaikan UMP dimenangkan pihak pengusaha.

Sejalan dengan itu, Said menilai bahwa langkah gugatan tersebut justru merusak negeri ini.

"Ini yang bikin rusak negeri ini, selalu tidak mau ada kesejahteraan kaum buruh," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyatakan keberatan dengan keputusan UMP tersebut dan berencana menggugat ke PTUN.

"Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut," ujar Nurjaman.

Baca juga: Saat Anies Banjir Pujian dari Buruh Usai Revisi UMP DKI Jakarta...


Pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen karena selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.

Menurut dia, keputusan Anies tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebut bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teka-teki Motif di Balik Skenario Mematikan Sang Jenderal untuk Brigadir J

Teka-teki Motif di Balik Skenario Mematikan Sang Jenderal untuk Brigadir J

Nasional
Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik

Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik

Nasional
Polri Akan Pecat Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J

Polri Akan Pecat Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo dan Kasus Brigadir J, dari Belasungkawa Berujung Tersangka

Ferdy Sambo dan Kasus Brigadir J, dari Belasungkawa Berujung Tersangka

Nasional
Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Nasional
Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Nasional
Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi 'Jubir' Polri

[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi "Jubir" Polri

Nasional
Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.