Kompas.com - 19/12/2021, 18:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai bahwa orang Jawa lebih berpeluang menjadi presiden di Indonesia daripada suku-suku lainnya.

Alasan utamanya lantaran jumlah orang Jawa di Indonesia lebih banyak.

"Bukan saya mengecilkan suku-suku lain, tapi orang Jawa ini memang sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa di Indonesia ini paling banyak, dibandingkan suku-suku lain," kata Arief dalam diskusi Total Politik bertajuk "Haruskah Presiden Indonesia Orang Jawa" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/12/2021).

Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra itu kemudian mengeklaim, dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres), orang Jawa lebih memilih etnis sesamanya daripada suku lainnya.

Sehingga, suara yang didapatkan dari tokoh Jawa dalam Pilpres pasti akan lebih banyak.

Baca juga: Anggap Prabowo Tak Mudah Menang Pilpres 2024, Politikus Gerindra: Sudah Ada Cap, 3 Kali Kalah

Hal itu dibuktikannya ketika berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk tim sukses Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2019.

Saat itu, kata dia, masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjawab akan memilih Joko Widodo (Jokowi) lantaran sama-sama dari Jawa.

"Kalau kita pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ya ketika Prabowo lawan Jokowi, saya tanya, pilih siapa 'Jokowi mawon' (Jokowi saja)," ucap Arief menirukan jawaban masyarakat yang ditanyainya.

Kendati demikian, menurut dia, hal ini tidak lantas mengecilkan orang dari luar Jawa untuk berkontestasi dalam Pilpres.

Hanya saja, menurut Arief, butuh waktu lama untuk orang non-Jawa untuk menang dalam Pilpres.

Baca juga: Ketua Harian Gerindra: Manfaatkan Posisi sebagai Koalisi, Pileg 2024 Harus Tambah Banyak Kursi

"Punya, 150 tahun sekali mungkin, kayak di Amerika, Obama bisa naik, itu aja kan beda sebenarnya antara Amerika dengan Indonesia," kelakar Arief.

Atas kecilnya peluang itu, Arief menilai percuma apabila tokoh-tokoh yang berasal dari luar Jawa kemudian mencalonkan diri menjadi presiden.

Apalagi, tambah dia, kini masih ada presidential threshold sebesar 20 persen yang semakin menjegal mereka untuk menyalonkan diri dalam Pilpres.

"Presiden harus dan pasti orang Jawa. Yang lain boleh mencalonkan, tapi percuma. Habis nanti karena ada 20 persen presidential threshold-nya, karena akan kalah,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Nasional
KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Nasional
MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

Nasional
KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Nasional
Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Nasional
IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.