Kompas.com - 19/12/2021, 18:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai bahwa orang Jawa lebih berpeluang menjadi presiden di Indonesia daripada suku-suku lainnya.

Alasan utamanya lantaran jumlah orang Jawa di Indonesia lebih banyak.

"Bukan saya mengecilkan suku-suku lain, tapi orang Jawa ini memang sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa di Indonesia ini paling banyak, dibandingkan suku-suku lain," kata Arief dalam diskusi Total Politik bertajuk "Haruskah Presiden Indonesia Orang Jawa" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/12/2021).

Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra itu kemudian mengeklaim, dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres), orang Jawa lebih memilih etnis sesamanya daripada suku lainnya.

Sehingga, suara yang didapatkan dari tokoh Jawa dalam Pilpres pasti akan lebih banyak.

Baca juga: Anggap Prabowo Tak Mudah Menang Pilpres 2024, Politikus Gerindra: Sudah Ada Cap, 3 Kali Kalah

Hal itu dibuktikannya ketika berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk tim sukses Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2019.

Saat itu, kata dia, masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjawab akan memilih Joko Widodo (Jokowi) lantaran sama-sama dari Jawa.

"Kalau kita pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ya ketika Prabowo lawan Jokowi, saya tanya, pilih siapa 'Jokowi mawon' (Jokowi saja)," ucap Arief menirukan jawaban masyarakat yang ditanyainya.

Kendati demikian, menurut dia, hal ini tidak lantas mengecilkan orang dari luar Jawa untuk berkontestasi dalam Pilpres.

Hanya saja, menurut Arief, butuh waktu lama untuk orang non-Jawa untuk menang dalam Pilpres.

Baca juga: Ketua Harian Gerindra: Manfaatkan Posisi sebagai Koalisi, Pileg 2024 Harus Tambah Banyak Kursi

"Punya, 150 tahun sekali mungkin, kayak di Amerika, Obama bisa naik, itu aja kan beda sebenarnya antara Amerika dengan Indonesia," kelakar Arief.

Atas kecilnya peluang itu, Arief menilai percuma apabila tokoh-tokoh yang berasal dari luar Jawa kemudian mencalonkan diri menjadi presiden.

Apalagi, tambah dia, kini masih ada presidential threshold sebesar 20 persen yang semakin menjegal mereka untuk menyalonkan diri dalam Pilpres.

"Presiden harus dan pasti orang Jawa. Yang lain boleh mencalonkan, tapi percuma. Habis nanti karena ada 20 persen presidential threshold-nya, karena akan kalah,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan KM 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan KM 50

Nasional
Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Nasional
Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Nasional
Uji Materi 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Uji Materi "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Nasional
Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Nasional
Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Nasional
Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: Yang Saya Lakukan Biasa Saja

Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: Yang Saya Lakukan Biasa Saja

Nasional
KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

Nasional
Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Nasional
Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Nasional
BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

Nasional
Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Nasional
Putri Candrawathi Ditahan, Kapolri Ungkap Kondisinya Terkini

Putri Candrawathi Ditahan, Kapolri Ungkap Kondisinya Terkini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.