Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Juga Mutasi 9 Kapolres di Jabodetabek

Kompas.com - 19/12/2021, 15:04 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan kapolres di wilayah Jabodetabek turut dimutasi dalam jabatan baru lewat surat telegram Kapolri terbaru.

Mutasi para kapolres di Jabodetabek ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/2567/XII/KEP./2021 dan ST/2569/XII/KEP./2021. ST itu ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri pada 17 Desember 2021.

“Ya benar proses mutasi secara alamiah, yang pensiun dan tour of duty and area, serta penyegaran,” sebut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (18/12/2021).

Sembilan kapolres yang diganti, antara lain, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Posisi Kapolres Metro Jakarta Selatan akan diisi Kombes Budhi Herdi Susianto. Ia saat ini bertugas sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Baca juga: Alasan Polri Mutasi Perwira Tinggi, Termasuk Firli Bahuri

Kemudian, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Deonijiu De Fatima dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Posisi Kombes Deonijiu diisi Kombes Komarudin.

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Harun dimutasi menjadi Wakapolres Metro Jaksel. Harun digantikan oleh AKBP Iman Imanuddin, yang saat ini aktif sebagai Kapolres Tangerang Selatan.

Berikut daftar sembilan kapolres di Jabodetabek yang dimutasi:

1. Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Dalpers SSDM Polri. Hendra digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri Kombes Gidion Arif Setyawan.

2. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Deonijiu De Fatima dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Deonijiu digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Gakkum Korlantas Polri Kombes Komarudin.

3. Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro dimutasi menjadi Assessor SDM Kepolisian Madya Tk III SSDM Polri. Wahyu digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri Kombes Zain Dwi Nugroho.

Baca juga: Kapolri Juga Mutasi 9 Kapolres di Jabodetabek, Ini Daftarnya

4. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Aloysius Suprijadi dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri. Aloysius digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri Kombes Hengki.

5. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri. Azis digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri Kombes Budhi Herdi Susianto.

6. Kapolres Bogor AKBP Harun dimutasi menjadi Wakapolres Metro Jakarta Selatan. Harun digantikan oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin.

7. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin dimutasi menjadi Kapolres Bogor. Iman digantikan oleh Kapolres Tanah Toraja AKBP Sharly Sollu.

8. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan dimutasi menjadi Kabagrenops Robinops Sops Polri. Erwin digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Budi Sartono.

9. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan dimutasi menjadi Dansatbrimob Polda Jatim. Guruh digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Kamsel Korlantas Polri Kombes Wibowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com