Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Ancam Beri Sanksi ke Daerah yang Cakupan Vaksinasinya Rendah

Kompas.com - 18/12/2021, 06:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pada akhir 2021, pihaknya akan mengevaluasi daerah yang tidak mencapai target 70 persen angka vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama.

Dia pun menyiapkan sanksi berupa disinsentif anggaran kepada daerah yang capaian vaksinasinya rendah.

"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah," ujar Tito dilansir dari siaran pers Kemendagri, Sabtu (18/12/2021).

"Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan dana insentif daerah dan dana alokasi umum," imbuhnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Omicron Ditemukan di Indonesia, Kita Harus Segera Vaksinasi Lengkap

Dia pun mengingatkan, daerah dengan angka capaian vaksinasi Covid-19 yang rendah akan mempengaruhi angka rata-rata nasional.

Tito mencontohkan, salah satu daerah yang angka capaian vaksinasinya masih di bawah 70 persen yakni Sumatera Barat.

Dia sudah melaporkan kondisi ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Dan beliau minta untuk ditingkatkan. Kedatangan saya ke seluruh daerah di Indonesia, terutama yang capaian vaksin Covid-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden," kata Tito.

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Presiden Minta Masyarakat Tidak Panik dan Segera Ikut Vaksinasi

"Selain Mendagri, Presiden juga menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, dengan adanya temuan varian Omicron di Indonesia, masyarakat harus didorong segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara penuh.

Vaksinasi dosis lengkap, menurut Reisa, dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap potensi infeksi varian baru tersebut.

"Ditemukannya varian Omicron di indonesia harus membuat kita semakin segera mendapatkan perlindungan penuh, yakni dengan dua kali vaksinasi (Covid-19)," ujar Reisa dalam keterangan pers secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Jokowi Ingatkan Masyarakat Segera Vaksinasi


"Jangan ditunda apalagi tidak dilanjutkan sama sekali," tegasnya.

Reisa mengingatkan, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan bahaya virus corona beserta berbagai mutasinya masih mengintai.

Dia menekankan, vaksin Covid-19 telah terbukti melindungi tubuh dari potensi sakit berat yang menimbulkan kondisi kegawatdaruratan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com