Kompas.com - 16/12/2021, 13:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani berpandangan, pihaknya tetap akan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR hingga akhirnya menjadi Undang-Undang (UU).

Menurut dia, tidak masuknya RUU TPKS dalam rapat paripurna ke-11 pada Kamis (16/12/2021) dikarenakan persoalan waktu yang belum cocok.

"Jadi ini soal waktu, timing, pimpinan dan DPR tentu saja mendukung dan segera akan segera mengesahkan ini melalui keputusan tingkat 2 yaitu melalui paripurna," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Puan mengatakan, DPR tengah mengupayakan waktu yang tepat untuk dapat mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR.

Ia juga membantah bahwa tak masuknya RUU TPKS dalam rapat paripurna hari ini lantaran tidak ada kata sepakat di antara pimpinan DPR.

Baca juga: Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, RUU TPKS Tak Dibahas di Rapat Paripurna DPR

"Ini hanya masalah waktu karena bahwa tidak ada waktu yang pas, atau cukup untuk kemudian dilakukan secara mekanisme yang ada," klaim dia.

Kendati tak masuk rapat paripurna hari ini, Puan memberikan bocoran bahwa RUU TPKS akan masuk pada agenda rapat paripurna awal masa sidang setelah masa reses DPR.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa RUU TPKS harus tetap melalui mekanisme yang berlaku sehingga dapat menghasilkan UU yang baik.

"Tentunya pimpinan beserta DPR akan Insya Allah secepatnya pada awal masa sidang yang akan datang segera memutuskan dan ini enggak ada masalah apa-apa," ucap Puan.

Ia menambahkan, DPR mendukung penyusunan hingga pengesahan RUU TPKS yang dibutuhkan oleh publik untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual.

"Kami mendukung, DPR mendukung agar ini segera disahkan untuk bisa menjadi satu UU yang bisa kemudian menjaga menyelamatkan hal-hal yang sekarang ini banyak terjadi," pungkasnya.

Diketahui, DPR menggelar rapat paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 pada Kamis pukul 10.45 WIB.

Dalam rapat itu dipastikan bahwa RUU TPKS tidak masuk dalam agenda acara.

Baca juga: RUU TPKS Tak Dibahas dalam Rapat Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hanya mengungkapkan dua agenda dalam rapat paripurna.

Pertama, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Kedua, pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

"Apakah acara tersebut dapat disetujui?" tanya Dasco saat membuka rapat paripurna, Kamis.

"Setuju," jawab peserta sidang.

Setelah itu, palu diketuk oleh Dasco tanda agenda rapat paripurna telah disetujui peserta sidang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.