Kompas.com - 16/12/2021, 08:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya memastikan tidak ada agenda penetapan RUU tersebut sebagai inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna, Kamis (16/12/2021).

Adapun DPR akan menggelar rapat paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 hari ini.

Willy mengatakan, kemungkinan besar RUU TPKS akan masuk Rapat Paripurna pada pembukaan masa sidang selanjutnya.

"Iya kalau tadi hasil komunikasi dengan pimpinan (DPR) seperti itu (awal masa sidang). Ya pembukaan masa sidang," kata Willy, saat dihubungi, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual, Menteri PPPA Ajak Semua Dukung Pengesahan RUU TPKS

Saat ditanya mengenai alasan RUU TPKS tak masuk dalam agenda rapat paripurna besok, Willy tidak menjawab secara gamblang.

Dia hanya mengatakan, belum ada kata sepakat pada pimpinan DPR untuk mengagendakan RUU TPKS dalam Rapat Paripurna ke-11.

"Sebenarnya, bisa rapat konsultasi pengganti Bamus (Badan Musyawarah). Tapi memang di pimpinan belum ada kata sepakat. Jadi kita tunggulah, pimpinan tadi saya komunikasi rencananya akan merapurkan itu pada pembukaan masa sidang depan," ungkap Willy.

Kendati demikian, ia juga belum mampu memastikan apakah RUU TPKS masuk dalam rapat paripurna selanjutnya seperti yang dikomunikasikan pimpinan DPR.

"Ya belum tahu, tapi hasil komunikasi tadi begitu, probability-nya (awal masa sidang) begitu," imbuh Willy.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Diketahui, dinamika RUU TPKS hingga kini terus berjalan di DPR. Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui draf RUU TPKS pada Rabu (8/12/2021).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Nasional
Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.